JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji untuk mengantisipasi dinamika konflik di Timur Tengah. Opsi yang disiapkan antara lain perubahan rute penerbangan hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah.
Sejumlah skenario yang disiapkan pemerintah itu rencananya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (11/3/2026) ini.
Keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia saat ini masih direncanakan berlangsung pada 22 April. Namun pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi tetap disiapkan apabila eskalasi konflik berpotensi membahayakan keselamatan jamaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan haji. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi di kawasan.
”Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting," ujarnya di Istana Kenegaraan, Jakarta, Selasa(11/3/2026) malam.
Menurut Dahnil, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Skenario tersebut akan dibahas bersama DPR serta kementerian dan lembaga terkait sebelum diambil keputusan lebih lanjut.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah perubahan rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur tertentu dinilai tidak aman. Pemerintah membuka kemungkinan penggunaan rute alternatif yang dinilai lebih aman bagi perjalanan jamaah. Rute alternatif yang dipertimbangkan salah satunya melalui jalur selatan atau wilayah Afrika.
“Kalau kemudian itu memang terjamin penerbangannya, keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah," katanya.
Adapun penerbangan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi umumnya menempuh perjalanan jarak jauh yang melintasi sejumlah wilayah udara di kawasan Asia Selatan hingga Timur Tengah. Karena itu, dinamika konflik di kawasan tersebut dapat memengaruhi jalur penerbangan yang dinilai aman oleh otoritas penerbangan internasional.
Dalam kondisi normal, penerbangan langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi memerlukan waktu sekitar 9–11 jam, tergantung titik keberangkatan. Namun, apabila sebagian wilayah udara dinilai tidak aman, maskapai dapat mengalihkan jalur penerbangan melalui rute yang lebih jauh.
Pengalihan rute tersebut dapat membuat waktu tempuh menjadi lebih panjang serta meningkatkan biaya operasional penerbangan. Meski demikian, pemerintah menegaskan faktor keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan rute perjalanan.
Selain perubahan rute, lanjut Dahnil, pemerintah juga menyiapkan skenario penundaan keberangkatan apabila situasi konflik dinilai membahayakan keselamatan jamaah. Opsi tersebut disebut sebagai langkah mitigasi apabila kondisi keamanan tidak memungkinkan pelaksanaan perjalanan.
“Kalau kemudian membahayakan keselamatan maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam," tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Dahnil, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh. Himbauan tersebut disampaikan setelah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Saat ini sekitar 43.000 jamaah Indonesia tercatat sedang melaksanakan umroh di Arab Saudi. Sebagian jamaah sebelumnya sempat mengalami kendala kepulangan karena penerbangan transit dan mahalnya harga tiket.
Ia menyebutkan sekitar 2.000 jamaah sempat mengalami kondisi terdampar atau stranded karena kesulitan mendapatkan penerbangan lanjutan. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada penerbangan dengan rute transit, sedangkan penerbangan langsung relatif tidak mengalami kendala.
Pemerintah juga mencatat adanya penurunan jumlah jamaah yang berangkat umroh dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan tersebut dipengaruhi pertimbangan keselamatan di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah dampak buruk ketegangan geopolitik terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia meminta agar keamanan dan kepastian perjalanan jamaah harus menjadi prioritas.
“Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jemaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci,” katanya.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyinggung pengalaman penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang terdampak situasi geopolitik di kawasan Teluk. Ia menilai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar mitigasi dilakukan lebih dini.
“Kita sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jemaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal,” ujarnya.
Ia meningatkan, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, mitigasi risiko geopolitik menjadi bagian penting dalam perencanaan haji tahun ini.
