REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II (Pulau Jawa). Langkah itu sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.
Baca Juga
'Twins MBG', Problem dan Solusinya
Hampir 500 Dapur MBG Disetop di Sumatera, Ini Sebabnya
Sultan HB X Tunaikan Zakat, Baznas Jamin Penyaluran Sesuai Asnaf Bukan untuk MBG
"Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG," ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di Wilayah II. Perinciannya DKI Jakarta sebanyak 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dony mengemukakan, penghentian sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional. Salah satunya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
