REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi Angkutan Lebaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Secara keseluruhan, Dudy menggambarkan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026.
Dudy menyebutkan, berdasarkan hasil survei potensi pergerakan pada Angkutan Lebaran 2026, angka perkiraan pergerakan masyarakat mencapai 50,60 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang. Angka ini menurun 1,75 persen dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran 2025 yang sekitar 146 juta orang.
- Suzuki Siapkan 71 Bengkel Siaga di Jalur Mudik Nasional untuk Roda 4 dan 2
- Mudik Naik Kendaraan Listrik? Ini Daftar SPKLU di Jalur Mudik
- Jasindo Luncurkan Program Asuransi Mudik, Premi Rp10 Ribu
"Namun dalam realisasinya, jumlah pergerakan pada 2025 justru mencapai 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei," ujar Dudy.
Untuk itu, ucap Dudy, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan, meliputi kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan; pemeriksaan kelaikan setiap moda transportasi; pemberlakuan stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan; penyelenggaraan mudik gratis; pemberlakuan work from anywhere (WFA); kebijakan rekayasa lalu lintas; penyediaan armada tambahan; hingga pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan juga melakukan operasi berbasis digital dalam pemantauan Angkutan Lebaran, yakni melalui pelaporan simpul dan jaringan transportasi, surveillance pergerakan sarana, live streaming drone, pantauan kecelakaan, hingga pengaduan masyarakat.
"Pemantauan juga meliputi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta pantauan 7.159 CCTV bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan swasta," lanjut Dudy.
Untuk memperlancar lalu lintas menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah telah menyiapkan skema buffer zone secara berlapis di Pelabuhan Merak. Buffer zone jalan tol disiapkan dengan memanfaatkan rest area mulai dari KM 13, KM 43, hingga KM 63.
Ia menyampaikan buffer zone pelabuhan juga disediakan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta beberapa titik di jalan arteri sebagai langkah tambahan untuk menjaga kelancaran arus dan mencegah penumpukan kendaraan di titik pelabuhan.
Di samping itu, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait telah menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera pada Angkutan Lebaran 2026, yang terdiri dari Merak – Bakauheni, Ciwandan – PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan – Bakauheni, BBJ Bojonegara – BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera – Panjang sebagai contingency plan.
Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali dan NTB pada Angkutan Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menyiapkan jalur penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dan Jangkar – Lembar.
"Kami juga melihat perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali karena perayaan Nyepi dan Idul Fitri pada waktu yang berdekatan," ungkap Dudy.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan dukungannya atas langkah dan rencana kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dengan memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan prima kepada masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.
