KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan Indonesia terkait dinamika ekonomi global serta semakin pentingnya penguatan kerja sama regional Asia dalam sesi Asian Leaders Roundtable pada rangkaian acara Tokyo Conference 2026 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang.
Pada sesi tersebut, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida memimpin langsung acara dengan Co-Chair mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono.
Forum itu juga dihadiri sejumlah tokoh ekonomi dan kebijakan kawasan, antara lain mantan Deputi PM Singapura Heng Swee Keat, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Reserve Bank of India Duvvuri Subbarao, mantan Gubernur Bank of Thailand Tarisa Watanagase, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong, serta mantan Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.
Dalam sesi diskusi tersebut, Menko Airlangga menyoroti bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya politik berbasis kekuatan, proteksionisme, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem multilateralisme.
Kondisi tersebut tercermin dari terbatasnya kemajuan dalam forum global seperti WTO dalam merespons isu-isu baru, termasuk perdagangan digital dan ketahanan rantai pasok global.
Selain itu, negara-negara juga semakin cenderung menempuh pendekatan unilateral maupun bilateral.
Baca juga: Seskab Teddy: Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Bilateral Bareng Trump Usai Teken Tarif Resiprokal
Situasi geopolitik global yang memanas, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, turut memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi global.
Lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barel dengan fluktuasi yang masih terjadi, serta potensi terganggunya jalur energi global melalui Selat Hormuz menjadi bukti bahwa stabilitas dan perkembangan ekonomi dunia sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik.
Strategi ketahanan energi IndonesiaMenyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya domestik.
Indonesia saat ini telah mengimplementasikan program biodiesel B40 dan menargetkan percepatan menuju B50.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol melalui program E10 yang implementasinya akan dipercepat menuju E20.
Di sisi energi baru terbarukan (EBT), Indonesia juga tengah menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 800 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat transisi energi dan meningkatkan kemandirian energi nasional.
Baca juga: Kesepakatan Impor Migas RI-AS Dinilai Berisiko bagi Ketahanan Energi Nasional
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Asia dinilai memiliki peran penting sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabilitas ekonomi global.
Kawasan Asia diproyeksikan akan menyumbang sekitar 52 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global pada 2050. Oleh karena itu, penguatan kerja sama regional menjadi semakin strategis.
Menko Airlangga menegaskan bahwa Asia perlu tetap berpegang pada prinsip inklusivitas dan multilateralisme berbasis aturan (rules-based multilateralism).
