JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan masyarakat untuk lebih cerdas untuk memilih kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah sembilan kepala daerah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini. Semoga ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Baca juga: Fenomena OTT Kepala Daerah Lanjut Terus, Warning dan Evaluasi Disebut
Asep berharap, OTT terhadap sembilan kepala daerah itu dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih teliti memilih pemimpin.
“Jadi tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi.
Atau bersifat pragmatis. Kasih lalu dipilih gitu. Tapi benar-benar pilihlah yang berkualitas,” ujarnya.
Baca juga: Gelombang OTT Kepala Daerah, Politikus PKB Minta Program Retret Prabowo Dievaluasi
9 OTT sejak 2025
Berdasarkan catatan Kompas.com, sembilan kepala daerah terjaring dalam OTT sejak 2025 sampai dengan 12 Maret 2026.
Mereka yang ditangkap di antaranya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahia, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Kemudian Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
