Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.
Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.
“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.
Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.
Setelah rangkaian uji kelayakan selesai dilaksanakan, Komisi XI DPR kemudian menggelar rapat internal untuk menentukan hasil akhir seleksi. Keputusan akhirnya diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat yang menjadi tradisi dalam pengambilan keputusan di parlemen.
Hasil rapat tersebut kemudian dibawa ke sidang paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan resmi dari seluruh anggota dewan.
Dalam struktur kepemimpinan yang baru, selain Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner, DPR juga menyetujui pengangkatan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sementara itu, tiga posisi kepala eksekutif di lingkungan OJK juga telah ditetapkan untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor jasa keuangan.
Untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, DPR menyetujui nama Hasan Fawzi. Jabatan ini memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas pasar modal serta instrumen keuangan modern yang berkembang pesat di Indonesia.
Di sektor inovasi teknologi keuangan, DPR menetapkan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Posisi ini menjadi semakin strategis seiring berkembangnya teknologi finansial serta meningkatnya penggunaan aset digital di tengah masyarakat.
Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen di OJK akan diisi oleh Dicky Kartikoyono. Jabatan ini berfokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Para anggota dewan menilai bahwa komposisi kepemimpinan baru OJK diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas industri perbankan, pasar modal, serta sektor keuangan non-bank.
Sejak berdiri pada 2011, OJK memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi berbagai lembaga keuangan agar tetap beroperasi secara sehat dan transparan. Lembaga ini juga bertugas memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara adil serta melindungi kepentingan konsumen.
Penguatan pengawasan menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena sektor keuangan mengalami perubahan besar akibat digitalisasi. Munculnya berbagai inovasi teknologi finansial, termasuk layanan pinjaman daring, pembayaran digital, hingga perdagangan aset kripto, menciptakan tantangan baru bagi regulator.
Dalam situasi tersebut, kepemimpinan baru OJK diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang seimbang antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, OJK juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan dinilai masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih aman dan produktif.
Program edukasi keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah praktik penipuan atau investasi ilegal yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.
Dengan disahkannya lima pimpinan baru OJK oleh DPR, diharapkan lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Para anggota Dewan Komisioner yang baru juga diharapkan mampu bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugas mereka.
Kepemimpinan baru ini juga dipandang penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk volatilitas pasar keuangan, perkembangan teknologi finansial, serta dinamika ekonomi internasional yang dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan di Indonesia.
Dengan dukungan regulasi yang kuat serta koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, OJK diharapkan dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
