JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memuat aturan soal setoran angsuran.
RUU tersebut telah ditetapkan menjadi sebagai RUU usulan inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (12/3/2026) di Kompleks Parlemen.
“Hal ini ditujukan agar para calon jemaah dapat melakukan angsuran selama masa antrean menunggu jadwal keberangkatan, sehingga harapannya dapat meringankan beban jemaah pada saat setoran pelunasan,” ungkap Puan.
Baca juga: Penyesuaian Struktur dan Anggaran di Kemenag Pasca Pengesahan RUU Haji Sudah Dimulai
Ia mengatakan, setoran angsuran juga akan meningkatkan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga nilai manfaat yang dihasilkan juga harus meningkat.
Aturan selanjutnya, kata Puan, RUU Pengelolaan Keuangan Haji akan mengatur soal cadangan modal yang bersumber dari sisa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Puan mengatakan, cadangan modal diperlukan oleh BPKH sebagai penjagaan atau buffer jika terjadi risiko investasi.
“Norma ini dirumuskan guna menopang portofolio investasi BPKH yang tidak hanya pada penempatan atau deposito, tetapi juga pada investasi langsung,” imbuh Puan.
Baca juga: Komisi VIII Komitmen Percepat Bahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji
Tak hanya itu, RUU Pengelolaan Keuangan Haji juga akam mengatur mengenai distribusi Nilai Manfaat (NM) bagi setiap jemaah berdasarkan asas keadilan dan proporsional.
Dengan demikian, jika semakin lama jemaah menunggu, maka nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah juga akan semakin besar.
"Termasuk jika terdapat akumulasi Setoran Angsuran, maka jemaah juga akan semakin mendapatkan besaran NM yang lebih besar pada Virtual Account masing-masing,” paparnya.
BPKH dikondisikan bisa kembangkan investasiLewat RUU ini, Puan menyebut BPKH dapat membentuk usaha sendiri atau anak usaha sebagai upaya memperluas portofolio investasi BPKH yang harus mampu dan berani melakukan investasi langsung.
“Baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, khususnya pada bidang ekosistem haji dan umrah,” tambah Puan.
Selain itu, BPKH juga disebut bisa l terlibat dalam membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Baca juga: Dana Haji Kelolaan BPKH Capai Rp 180,72 Triliun
Dengan begitu, menurut Puan, BPKH tidak lagi hanya berperan sebagai juru bayar atau cashier, tetapi ikut terlibat dalam merumuskan besaran BPIH bersama DPR dan pemerintah.
“Hal ini penting dimasukkan di dalam RUU Perubahan sehingga BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditetapkan setiap tahun juga turut mempertimbangkan keberlanjutan dana haji yang dikelola dan berada di BPKH,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI juga akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan draf dan naskah akademik RUU terkait Keuangan Haji.
“Diharapkan Bapak Presiden segera menunjuk Menteri yang akan mewakili pemerintah dalam tahap pembahasan pada masa sidang berikutnya,” tutup Puan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
