Di Tengah Ancaman WW3, Indonesia Harus Pimpin Dialog

Dalam tulisan sebelumnya, saya mencoba mengajukan satu gagasan sederhana: bebas aktif bukan sekadar ke sana-ke mari. Ia bukan hanya soal menjaga jarak yang sama dari semua kekuatan dunia, apalagi sekadar memastikan Indonesia tidak terseret konflik global.

Masalahnya, dalam praktik modern, bebas aktif sering kali dipahami terlalu defensif. Diplomasi kita kerap berada dalam mode bertahan: menjaga hubungan baik dengan semua pihak, menghindari gesekan, dan sesekali memainkan peran sebagai penengah.

Peran itu penting. Namun jika berhenti di sana, bebas aktif berisiko mengecil menjadi sekadar diplomasi survival. Padahal sejak awal, gagasan ini lahir dengan ambisi yang jauh lebih besar.

Dalam pidato klasiknya tahun 1948, Mohammad Hatta menegaskan bahwa Indonesia harus bebas menentukan sikapnya dan aktif berkontribusi bagi perdamaian dunia. Bebas berarti tidak menjadi satelit kekuatan besar. Aktif berarti ikut membentuk arah percaturan global.

Sejarah bahkan menunjukkan bahwa Indonesia pernah melangkah lebih jauh dari sekadar menjaga keseimbangan.

Pada tahun 1955, melalui Konferensi Asia Afrika 1955, Sukarno berhasil mengumpulkan puluhan negara yang memiliki pengalaman serupa: negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang ingin menentukan nasibnya sendiri, negara-negara yang tidak ingin menjadi pion dalam pertarungan blok besar dunia.

Bandung bukan sekadar forum diplomatik. Ia adalah kekuatan narasi.

Sukarno berhasil membingkai dunia dalam dua pilihan sederhana: dunia yang didominasi kekuatan besar, atau dunia yang memberi ruang bagi bangsa-bangsa untuk berdiri mandiri. Narasi itu begitu kuat hingga melahirkan solidaritas politik baru yang kemudian berkembang menjadi Non-Aligned Movement.

Yang menarik, semua itu terjadi ketika Indonesia masih merupakan negara muda dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas dibandingkan hari ini. Artinya, bahkan dalam kondisi yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang, Indonesia pernah mampu membentuk arah percakapan global.

Banyak analis geopolitik meyakini bahwa konflik yang berkembang hari ini bukan sekadar perang biasa. Ia bukan hanya perebutan wilayah atau sumber daya. Konflik yang muncul di berbagai kawasan semakin sering dipahami sebagai bagian dari pergeseran peradaban—sebuah masa ketika tatanan dunia lama mulai retak dan kekuatan-kekuatan baru bermunculan.

Selama beberapa dekade terakhir, sistem global relatif berpusat pada satu kekuatan dominan, Amerika Serikat. Namun dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana berbagai kekuatan baru saling bersaing dalam bidang teknologi, ekonomi, energi, dan militer.

Dalam situasi seperti itu, negara-negara yang tidak memiliki strategi geopolitik yang kuat sering kali tidak hanya tertinggal. Mereka berisiko menjadi objek permainan kekuatan-kekuatan besar.

Sejarah dunia selalu menunjukkan pola yang berulang. Ketika peta kekuatan global berubah, negara yang tidak mampu mendefinisikan kepentingannya sendiri sering kali hanya menjadi ruang eksploitasi: sumber bahan baku, pasar bagi produk asing, atau wilayah strategis yang diperebutkan pengaruhnya. Indonesia tidak kebal terhadap risiko itu.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, posisi geografis yang sangat strategis, serta pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki semua karakteristik yang membuatnya menarik bagi berbagai kekuatan global.

Tanpa arah strategis yang jelas, Indonesia bisa saja bukan hanya tertinggal dalam perubahan besar dunia ini, tetapi bahkan terjebak menjadi wilayah yang dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan global.

Dalam situasi dunia seperti ini, Indonesia tidak cukup hanya memainkan peran sebagai honest mediator—sebuah negara yang dipercaya membantu menyelesaikan konflik tanpa kepentingan tersembunyi. Peran ini terhormat dan mulia, namun tidak cukup bahkan cenderung naif.

Alih-alih menjadi mediator yang biasanya hanya bekerja untuk menyelesaikan konflik orang lain. Indonesia harus mengembangkan visi geopolitik besar sehingga tidak hanya kuat memediasi konflik, tetapi juga menciptakan ruang baru dalam percaturan global. Di sinilah konsep Archipelagic Diplomatic Hub dimaksudkan.

Sebagaimana kita ketahui sejak lama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang juga berada di salah satu kawasan paling strategis bagi lalu lintas global. Jalur laut di sekitar kepulauan ini menghubungkan berbagai pusat ekonomi dunia, dari Asia Timur hingga Timur Tengah, dari Australia hingga Eropa. Biasanya kita melihat posisi ini sebagai keunggulan logistik atau ekonomi.

Namun ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian. Persimpangan jalur perdagangan sering kali juga menjadi persimpangan diplomasi. Jika kapal-kapal dunia melintas di sekitar Indonesia, mengapa tidak membuat percakapan dunia juga berlangsung di Indonesia?

Konsep Archipelagic Diplomatic Hub lahir dari pemikiran sederhana ini: menjadikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan bukan hanya sebagai fakta geografis, tetapi sebagai instrumen diplomasi global. Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai tempat di mana negara-negara datang untuk berbicara, bernegosiasi, dan mencari jalan keluar dari ketegangan global.

Sebagaimana dahulu Sukarno mengumpulkan negara-negara yang memiliki pengalaman serupa melalui Konferensi Asia Afrika, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk kembali mengajak negara-negara yang menghadapi dilema yang sama hari ini.

Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dalam posisi yang mirip: tidak ingin menjadi bagian dari rivalitas kekuatan besar, tetapi juga tidak ingin hanya menjadi penonton dalam percaturan global.

Di sinilah gagasan archipelagic diplomatic hub dapat berkembang. Bukan sekadar menjadi tempat konferensi, tetapi menjadi ruang strategis bagi negara-negara yang ingin mencari jalan di luar rivalitas blok besar dunia.

Jika pada tahun 1955 Indonesia mampu mengumpulkan negara-negara yang senasib hanya dengan kekuatan narasi, maka pada masa sekarang—ketika ekonomi, diplomasi, dan pengaruh Indonesia jauh lebih besar—seharusnya kemungkinan itu tidak semakin kecil. Justru seharusnya semakin kuat.

Bebas aktif tidak harus dimaknai sebagai upaya bertahan di tengah pertarungan kekuatan besar. Ia dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menciptakan ruang baru dalam percaturan global—ruang di mana Indonesia tidak hanya menjadi lokasi strategis di peta dunia, tetapi juga menjadi tempat di mana arah masa depan dunia ikut dibicarakan. Paling tidak pilihan itu lebih baik dari sekadar diplomasi survival atau sekedar “ke sana-ke mari” mengais rasa aman yang semu.