jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan menyoroti persoalan industri pupuk nasional yang dinilai belum pernah benar-benar tuntas, terutama terkait ketergantungan impor bahan baku dan distribusi pupuk kepada petani. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan spesifik ke fasilitas produksi milik PT Pupuk Kujang yang merupakan bagian dari holding pupuk negara PT Pupuk Indonesia.
Zulfikar mengatakan setiap rapat antara Komisi VI DPR RI dengan manajemen perusahaan pupuk pelat merah selalu membahas persoalan yang sama dari waktu ke waktu. Menurutnya, masalah utama terletak pada ketergantungan terhadap bahan baku impor.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Modernisasi Pabrik Tertua Pupuk Kaltim
“Setiap kali rapat dengan PT Pupuk Indonesia, persoalannya selalu saja sama dan tidak pernah selesai. Salah satunya adalah masalah impor bahan baku,” kata Zulfikar dalam video yang dilihat, Kamis (12/3).
Politikus Fraksi Demokrat itu menilai selama Indonesia belum mampu memproduksi bahan baku pupuk secara mandiri, maka persoalan dalam industri pupuk nasional akan terus berulang.
BACA JUGA: Olah Gulma Sungai Jadi Pupuk, Warga Kampung Adidaya PIK2 Berinisiatif Buka Lapangan Kerja
“Selama kita tidak mampu memproduksi bahan baku secara nasional, kita akan terus tergantung pada luar negeri. Persoalan ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Zulfikar juga mengingatkan bahwa ketergantungan tersebut membuat industri pupuk nasional rentan terhadap dinamika geopolitik global. Ia mencontohkan ketegangan internasional yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok bahan baku.
BACA JUGA: Polda Sumsel Bongkar Praktik Penyelewengan Pupuk Bersubsidi, Tangkap 8 Tersangka
“Ketika terjadi geopolitik seperti perang antara Amerika Serikat dengan Iran, kita hanya menunggu waktu. Kalau perang ini berkepanjangan, kita juga akan kesulitan menentukan harga pupuk yang akan dijual,” katanya.
Menurutnya, masalah tersebut bahkan bisa terus terjadi meski terjadi pergantian manajemen perusahaan maupun anggota DPR.
“Sudah berganti jajaran pengurus PT Pupuk Indonesia, anggota DPR-nya pun berganti. Jika kita mati semua, saya yakin masalah ini tidak akan selesai selama masih bergantung pada negara lain,” ujarnya.
Selain soal bahan baku, Zulfikar juga menyoroti persoalan distribusi pupuk yang menurutnya kerap menimbulkan keluhan di kalangan petani. Ia menilai sistem distribusi saat ini masih menyisakan celah praktik penahanan pupuk yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat petani.
“Saya pernah mengusulkan distribusi pupuk dilakukan seperti distribusi LPG 3 kilogram. Penerima pupuk harus terdaftar dan memiliki aplikasi data untuk melaporkan berapa pupuk yang sudah diterima,” katanya.
Ia menilai sistem pelaporan tersebut penting agar rantai distribusi dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah maupun lembaga pengawas.
“Penerima pupuk juga harus memiliki laporan yang bisa diawasi sampai ke pengawas dan bahkan sampai ke BPK agar semuanya terkontrol,” ujarnya.
Zulfikar juga menyoroti rencana keterlibatan program Koperasi Merah Putih dalam distribusi pupuk yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kios pupuk yang sudah ada di desa.
“Koperasi Merah Putih nanti bisa tumpang tindih dengan kios yang sudah ada. Sementara pedagangnya berbeda, yang menjual berbeda, tetapi penerimanya sama,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan isu yang menyebut koperasi tersebut akan menjual pupuk dengan harga lebih murah dibandingkan kios yang sudah berjalan selama ini.
“Kalau benar Koperasi Merah Putih akan menjual pupuk lebih murah daripada kios, ini aturan mana lagi yang akan dipakai. Ini yang membuat kita bingung,” ujar Zulfikar.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan perusahaan pupuk negara dapat segera menemukan solusi agar persoalan bahan baku dan distribusi pupuk tidak terus berulang.
“Saya berharap solusi ini bisa cepat dipecahkan agar persoalan pupuk tidak terus terjadi di masa depan,” katanya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyelundupan 14 Ton Pupuk Subsidi ke Jambi, 8 Tersangka Ditangkap
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
