Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pagar dan tanggul di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama.
Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana alokasi dana hingga Rp2 triliun untuk pembangunan pagar, tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Way Kambas. Namun setelah dilakukan kajian dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah.
“Di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi setelah dipelajari dan dilakukan efisiensi, kira-kira maksimum Rp839 miliar saja,” ujar Raja Juli.
Dia menambahkan proyek tersebut akan dikerjakan dengan melibatkan satuan zeni militer di Lampung, termasuk unit Zeni yang berada di wilayah Raden Inten.
Raja Juli menjelaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas telah berlangsung puluhan tahun. Karena itu pemerintah berupaya membangun sistem pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman masyarakat.
Baca Juga
- Prabowo Siapkan Keppres Satgas Pembiayaan Taman Nasional, Hashim Bakal jadi Ketua
- Dipanggil Prabowo, Raja Juli Paparkan Rencana Pembentukkan Satgas Pendanaan Taman Nasional
- Pemerintah Mulai Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo
Dari hasil studi sementara, total batas kawasan Way Kambas mencapai sekitar 176 kilometer. Namun tidak seluruhnya membutuhkan pembangunan pagar atau tanggul.
“Dalam studi sementara, yang perlu diberi pagar atau tanggul itu sekitar 130 kilometer,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi ketika gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah pertanian maupun permukiman warga.
Raja Juli juga mengingatkan bahwa penyelamatan habitat gajah menjadi semakin mendesak karena jumlah kantong habitat yang terus menyusut.
Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Sumatra. Namun saat ini jumlahnya tinggal sekitar 21 kantong akibat berbagai tekanan terhadap lingkungan.
“Akibat illegal logging, illegal mining, dan perkebunan yang tidak terkontrol, habitat gajah ini sudah hilang setengahnya,” ujarnya.
Oleh karena itu pemerintah berencana menyambungkan kembali koridor-koridor habitat yang terfragmentasi agar pergerakan gajah tetap terjaga dan populasi satwa tersebut dapat dipertahankan.
Selain pembangunan infrastruktur konservasi, pemerintah juga menyiapkan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi pengelola taman nasional sehingga mereka dapat mengelola pendapatan secara lebih mandiri.
Raja Juli mencontohkan kondisi di Gunung Rinjani yang memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun dana yang kembali langsung untuk pengelolaan kawasan hanya sekitar Rp10 miliar karena seluruh penerimaan masuk ke kas negara.
“Dengan BLU, taman nasional bisa mengelola dananya sendiri secara lebih fleksibel untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan keamanan, dan keselamatan pengunjung,” kata dia.
Meski membuka peluang komersialisasi, Raja Juli menegaskan pengembangan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal.
Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi harus tetap berbasis ekowisata atau eco-tourism, yang mengutamakan kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Komersialisasi tentu ada, tapi tidak menjadi mass tourism seperti di Bali atau Borobudur. Ini harus menjadi eco-tourism, tujuan utamanya menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya.
Dia berharap dengan inovasi pembiayaan tersebut taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Di negara seperti Afrika atau Amerika, taman nasional bahkan bisa menjadi profit center. Kita berharap ke depan taman nasional di Indonesia juga bisa dikelola lebih baik, hutannya terjaga, satwanya terlindungi, dan masyarakatnya ikut sejahtera,” tandas Raja Juli.
