Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk menutup pelebaran defisit anggaran di tengah ketidakpastian global dan tekanan dari dalam negeri.
Menurut Piter, pelebaran defisit anggaran pada dasarnya menunjukkan penerimaan negara tidak cukup untuk membiayai seluruh belanja pemerintah sehingga membutuhkan pembiayaan tambahan melalui utang.
“Anggarannya mengalami pelebaran defisit. Artinya, penerimaan kita tidak cukup untuk membiayai semua belanja. Oleh karena itu, kita perlu pembiayaan, dan pembiayaan itu salah satunya melalui utang dengan cara menerbitkan SUN,” kata Piter dalam wawancara eksklusif bersama media, Kamis (12/3).
Namun, penerbitan SUN saat ini tidak mudah karena dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik. Situasi tersebut meningkatkan risiko di pasar keuangan dan membuat minat investor global terhadap instrumen utang menurun.
“Dengan adanya perang ini muncul ketidakpastian global. Ketidakpastian berdampak pada meningkatnya risiko sehingga risk appetite investor global turun. Permintaan terhadap SUN dari investor global juga berpotensi ikut menurun,” ujarnya.
Selain faktor eksternal, tantangan juga datang dari kondisi domestik. Piter menyoroti penilaian lembaga pemeringkat internasional yang memberikan outlook negatif terhadap pasar keuangan Indonesia.
Kombinasi dua kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menerbitkan surat utang untuk membiayai defisit anggaran. Ia menjelaskan bahwa sekalipun pemerintah membuka ruang defisit lebih besar, misalnya di atas batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), hal itu tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan.
“Masalahnya bukan sekadar boleh atau tidak defisit diperlebar. Tantangannya adalah apakah ada investor yang mau membeli utang tersebut,” katanya.
Menurut Piter, dalam kondisi ketidakpastian global dan outlook domestik yang kurang baik, pemerintah berpotensi harus menawarkan imbal hasil atau yield yang lebih tinggi agar surat utang tetap menarik bagi investor.
Konsekuensinya, beban pembayaran utang pemerintah dapat meningkat dan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengingatkan bahwa rasio pembayaran utang atau debt service ratio Indonesia saat ini sudah cukup tinggi. Jika pemerintah harus menerbitkan utang dengan yield yang lebih mahal, beban tersebut akan semakin berat.
“Kalau yield semakin tinggi, debt service ratio akan semakin tertekan. Beban APBN makin berat dan penilaian lembaga rating bisa semakin buruk. Ini bisa menjadi efek bola salju,” ujarnya.
Karena itu, Piter mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merespons kondisi tersebut, termasuk dengan melakukan efisiensi anggaran serta memprioritaskan program yang benar-benar penting.
“Pemerintah perlu memilih program-program yang benar-benar super prioritas dan melakukan efisiensi agar kita bisa melalui situasi ini dengan lebih baik,” katanya.
