Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal melaporkan perkembangan kondisi perekonomian domestik ke Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/3/2026), imbas konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mengganggu harga minyak dunia, hingga mengancam tekanan terhadap fiskal, termasuk di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam agenda media gathering Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
"Sorenya akan ada Pak Menko yang kemungkinan menjelaskan ke teman-teman semuanya setelah lapor ke Presiden," ucap Susiwijono.
Susiwijono mengatakan, dari sisi indikator makro, sebetulnya masih terjaga dengan baik, tercermin dari angka inflasi yang masih sesuai dengan target 3,5% plus minus 1% hingga Indeks Manufaktur (PMI) pada Februari 2026 mencapai level 53,8, angka tertinggi dalam dua tahun terakhir.
"Kemudian indikator retail kita, indeks keyakinan konsumen, dan beberapa indikator daya beli juga masih cukup baik," tuturnya.
Namun, ia menegaskan, ada indikasi tekanan fiskal akan mengalami efek yang cukup signifikan imbas dari perang di Timur Tengah itu, terutama karena kenaikan harga energi, seperti harga minyak mentah yang sudah di atas asumsi makro APBN 2026 di level US $70 per barel.
"Kalau asumsi APBN US$ 70 katakan yang hari ini saja di atas US$ 90 ya, karena kan US$ 90 saja selisihnya berarti sekitar US$ 20. Kenaikan per US$ 1 itu mengakibatkan belanja subsidi dan kompensasi kita, terutama energi itu akan menambah belanja sekitar Rp 10,3 triliun," ucap Susiwijono.
Bila potensi tekanan fiskal dari sisi pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi itu dikurangi dengan kemungkinan adanya windfall profit atau durian runtuh penerimaan negara karena efek kenaikan harga komoditas lain senilai Rp 3,6 triliun sampai dengan Rp 3,7 triliun pun, Susiwijono mengatakan, ada indikasi defisit APBN masih berpotensi membengkak efek kenaikan harga energi senilai Rp 6,7 triliun, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 dolar per barel dari asumsi makro.
"Sehingga per US$ 1 itu bisa menimbulkan defisit sekitar US$ 6,7 triliun untuk setiap kenaikan US$ 1. Kalau US$ 20 ya tinggal dikalikan saja, jadi di atas US$ 100 triliun," paparnya.
Meski begitu, Susiwijono memastikan, pemerintah telah merancang berbagai strategi untuk mengantisipasi tekanan imbas dari konflik di Timur Tengah itu, sebab risiko efek kenaikan harga minyak mentah dunia ini kata dia bukan yang pertama dihadapi pemerintah.
"Tapi pengalaman yang lalu beberapa kondisi seperti ini pada akhirnya tidak hanya berimbas pada postur APBN saja, pasti ke semua sektor akan terdampak, khususnya teman-teman dari sisi logistik, supply chain, dengan beberapa kendala di Selat Hormuz dan sebagainya," ungkap Susiwijono.
(dce) Add as a preferred
source on Google
