Oleh: Muh. Zulhamdi Suhafid
Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar/ Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network
Berangkat dari kesadaran, kegelisahan, dan kepedulian penulis bahwa Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan sejarah ekologis. Di satu sisi, bangsa ini dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. di sisi lain, kita terus berhadapan dengan persoalan perubahan iklim, degradasi lingkungan, krisis tata kelola sumber daya alam, hingga bencana ekologis yang kian intens. Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan persoalan arah peradaban.
Kita perlu memahami peta global hari ini, dimana dunia tengah mempersiapkan diri menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Negara-negara berlomba membangun transisi energi, memperkuat diplomasi iklim, serta merumuskan kebijakan pembangunan rendah karbon. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam momentum peradaban ini. Sebagai bangsa yang memiliki cita-cita besar menuju masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan, kita perlu membangun sinergi nasional untuk merumuskan arsitektur peradaban baru yakni peradaban hijau.
Peradaban hijau bukan sekadar jargon lingkungan. Ia adalah paradigma pembangunan yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip utama dalam setiap agenda kebijakan. Seluruh kebijakan publik baik di bidang ekonomi, pendidikan, energi, maupun penegakan hukum harus berbasis pada idealitas hijau. Rekonstruksi arsitektur peradaban bangsa Indonesia menjadi keniscayaan jika kita ingin keluar dari jebakan eksploitasi dan krisis ekologis.Berangkat dari peta kondisi sosio-ekologis, maka penulis memandang terdapat tiga gagasan strategis yang relevan untuk merumuskan arsitektur peradaban hijau Republik Indonesia yaitu Ekoteologi sebagai fondasi, Green Democracy sebagai sistem, dan Green Policing sebagai instrumen.
Pertama, Ekoteologi sebagai fondasi nilai dan kesadaran. Gagasan ini diperkenalkan oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Ekoteologi menempatkan hubungan manusia dan alam dalam kerangka spiritual dan moral. Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, pendekatan teologis memiliki daya transformasi yang sangat kuat. Kesadaran ekologis tidak cukup dibangun melalui regulasi, tetapi harus berakar pada kesadaran iman, etika, dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di bumi.
Ekoteologi membentuk kesadaran bahwa merusak lingkungan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai. Dengan fondasi spiritual yang kokoh, pembangunan tidak lagi berorientasi semata pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada kemaslahatan ekologis jangka panjang. Di sinilah fondasi arsitektur hijau diletakkan: pada transformasi kesadaran kolektif bangsa.
Kedua, Green Democracy sebagai sistem tata kelola. Gagasan ini diartikulasikan oleh Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Green Democracy menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh netral terhadap persoalan lingkungan. Demokrasi harus memihak pada keberlanjutan.
Dalam sistem demokrasi hijau, proses legislasi, perencanaan pembangunan, hingga penganggaran negara harus mempertimbangkan dampak ekologis secara serius. Partisipasi publik dalam isu lingkungan diperluas, transparansi kebijakan diperkuat, dan orientasi pembangunan diarahkan pada keadilan antargenerasi. Green Democracy memastikan bahwa nilai-nilai ekologis yang dibangun melalui ekoteologi diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret.
Ketiga, Green Policing sebagai instrumen implementasi. Gagasan ini dipelopori oleh Herry Heryawan selaku Kapolda Riau. Green Policing menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang progresif dan preventif. Tanpa instrumen hukum yang tegas dan berintegritas, seluruh desain kebijakan hijau akan berhenti sebagai retorika.
Green Policing memastikan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan ditindak secara adil dan profesional. Ia mendorong pendekatan kepolisian yang adaptif terhadap tantangan kejahatan ekologis, termasuk pembalakan liar, tambang ilegal, dan pembakaran hutan. Instrumen ini menjadi penjaga terakhir dari arsitektur peradaban hijau agar tidak runtuh oleh kepentingan pragmatis dan oligarkis.
Sintesis dari ketiga gagasan ini membentuk suatu relasi yang bersifat hirarkis sekaligus interdependen. Ekoteologi membentuk kesadaran, Green Democracy merumuskan kebijakan, Green Policing memastikan implementasi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Jika fondasi spiritual lemah, sistem politik akan cenderung pragmatis. Jika sistem lemah, instrumen penegakan dapat berubah represif atau tidak efektif. Jika instrumen lemah, seluruh desain peradaban hijau akan menjadi utopis.
Oleh karena itu, membangun arsitektur peradaban hijau Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor yakni negara, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, dan aparat penegak hukum. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda kebangsaan. Kesadaran, sistem, dan penegakan harus berjalan seiring. Pada akhirnya, cita-cita peradaban hijau adalah cita-cita tentang masa depan Indonesia. Ia adalah komitmen untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak mewarisi krisis, melainkan keberlanjutan. Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia memiliki peluang untuk tampil sebagai bangsa yang tidak hanya besar secara demografis, tetapi juga matang secara ekologis.
Merumuskan arsitektur peradaban hijau berarti merumuskan arah sejarah kita sendiri. Dari nilai menuju kebijakan, dari kebijakan menuju penegakan. Itulah jalan konstruktif menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan lestari.(*)
