Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penyusunan data informasi dasar (baseline) emisi gas rumah kaca dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional dan kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan penetapan baseline emisi lamun atau tanaman laut merupakan fondasi awal dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional.
"Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.
Koswara menjelaskan ekosistem lamun dikenal memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Bersama mangrove dan terumbu karang, lamun menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.
Ia menyampaikan penetapan baseline menjadi penting untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang dihasilkan akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem tersebut.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menambahkan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.
"Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel," kata dia.
KKP sebelumnya telah melaksanakan Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai forum untuk menyamakan metodologi sekaligus memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan.
Workshop tersebut menekankan pentingnya integrasi data guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel.
Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun menjadi pijakan awal pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan.
KKP sebelumnya menargetkan proyek karbon biru dapat masuk ke pasar perdagangan karbon pada 2027.
Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, mencakup mangrove, padang lamun, dan rawa payau.
Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, ekonomi biru Indonesia diperkirakan bernilai 1,3 triliun dolar AS.
KKP meyakini cadangan karbon biru yang besar menjadikan Indonesia berpotensi memperoleh nilai ekonomi signifikan dari perdagangan karbon.
Ekosistem lamun kini menjadi fokus percepatan karena belum masuk ke dalam dokumen nationally determined contribution (NDC) kedua, sehingga penetapan baseline diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda penurunan emisi global.
Baca juga: KKP targetkan proyek karbon biru masuk pasar perdagangan pada 2027
Baca juga: KKP perkuat standar karbon biru lamun dukung aksi iklim nasional
Baca juga: KKP siapkan Peta Nasional Padang Lamun dukung penurunan emisi karbon
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan penetapan baseline emisi lamun atau tanaman laut merupakan fondasi awal dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional.
"Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.
Koswara menjelaskan ekosistem lamun dikenal memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Bersama mangrove dan terumbu karang, lamun menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.
Ia menyampaikan penetapan baseline menjadi penting untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang dihasilkan akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem tersebut.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menambahkan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.
"Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel," kata dia.
KKP sebelumnya telah melaksanakan Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai forum untuk menyamakan metodologi sekaligus memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan.
Workshop tersebut menekankan pentingnya integrasi data guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel.
Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun menjadi pijakan awal pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan.
KKP sebelumnya menargetkan proyek karbon biru dapat masuk ke pasar perdagangan karbon pada 2027.
Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, mencakup mangrove, padang lamun, dan rawa payau.
Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional, ekonomi biru Indonesia diperkirakan bernilai 1,3 triliun dolar AS.
KKP meyakini cadangan karbon biru yang besar menjadikan Indonesia berpotensi memperoleh nilai ekonomi signifikan dari perdagangan karbon.
Ekosistem lamun kini menjadi fokus percepatan karena belum masuk ke dalam dokumen nationally determined contribution (NDC) kedua, sehingga penetapan baseline diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda penurunan emisi global.
Baca juga: KKP targetkan proyek karbon biru masuk pasar perdagangan pada 2027
Baca juga: KKP perkuat standar karbon biru lamun dukung aksi iklim nasional
Baca juga: KKP siapkan Peta Nasional Padang Lamun dukung penurunan emisi karbon
