Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dijawab dengan kebijakan yang tegas dan transparan.
IDXChannel - Lima Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031 telah ditetapkan. Kehadiran nahkoda baru di bawah kepemimpinan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK diharapkan mampu memulihkan kepercayaan pasar yang sempat bergejolak di awal tahun.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dijawab dengan kebijakan yang tegas dan transparan.
"Kami harapannya tentu siapapun pimpinan baru dari OJK, menjadi momentum positif di tengah, kalau kita flashback di Januari lalu dan awal Februari, di mana memang ada butuh kepemimpinan untuk bisa meningkatkan kepercayaan pasar," ujarnya dalam acara Public Expose di Jakarta, Kamis (12/3/2026) malam.
Menurut Josua, perlu adanya perbaikan pada transparansi kepemilikan saham, klasifikasi investor, hingga kenaikan batas minimum free float. Josua juga menyoroti urgensi pembentukan satuan tugas khusus.
"Lalu saya melihat yang juga disampaikan oleh pimpinan OJK yang sudah ditunjuk adalah bagaimana pembentukan satgas reformasi integritas pasar modal yang juga saya pikir penting sekali," kata dia.
Dia juga meminta OJK memastikan kualitas aset bank tetap terjaga meski penyaluran kredit meningkat. Selain itu, regulator diharapkan mampu mempercepat dampak penurunan suku bunga acuan BI ke bunga perbankan agar intermediasi lebih optimal.
Penguatan pengawasan pada segmen rentan seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi krusial untuk mencegah pencabutan izin usaha di masa depan.
"Karena kalau kita lihat faktanya kan memang menunjukkan tingkat ataupun pencabutan izin beberapa BPR ini kan menunjukkan bahwa pengawasan mikro tetap akan krusial," ujar Josua.
Senada dengan Josua, Direktur Keuangan Bank Permata Rudy Basyir Ahmad berharap pimpinan OJK yang baru dapat menyeimbangkan antara dorongan inovasi industri dengan prinsip kehati-hatian.
"Ini juga menjadi penting untuk memastikan ekosistem keuangan Indonesia semakin kuat, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," katanya.
(Dhera Arizona)
