JAKARTA, KOMPAS.com - KPK telah menetapkan mantan staf khusus eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 sejak Januari 2026. Apa peran Gus Alex di kasus ini?
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Gus Alex berperan memberikan perintah kepada pejabat di Kementerian Agama untuk meminta jatah fee setelah diberikan kelonggaran kuota haji khusus lebih besar daripada ketentuan pembagian kuota haji tambahan.
Asep mengatakan, pada tahun 2023, Gus Alex memerintahkan Rizky Fisa Abadi selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, Bina Penyelenggara Haji Khusus untuk melonggarkan kebijakan terkait skema T0 atau calon jemaah haji yang baru mendaftar dan bisa langsung berangkat ke Tanah Suci.
Baca juga: KPK Panggil Eks Stafsus Yaqut Gus Alex Sebagai Tersangka Pekan Depan
Dia mengatakan, sepanjang bulan Mei-Juni 2023, Rizky melakukan pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jemaah.
“RFA (Rizky Fisa) kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX (percepatan/tidak sesuai nomor urut),” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Asep mengatakan, Rizky juga memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai USD 5.000 atau Rp 84,4 juta per jemaah.
“Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah (haji undangan pemerintah Saudi -red) menjadi haji khusus,” ujarnya.
Baca juga: Yaqut Disebut Terima Fee Percepatan Jemaah Haji Khusus, Bisa Berangkat Tanpa Antre
Asep mengatakan, perintah yang sama dilakukan Gus Alex pada tahun 2024.
Dia mengatakan, pada awal Januari 2024, Gus Alex memanggil staf pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan
Bina Penyelenggaraan Haji Khusus ke ruangannya.
Asep mengatakan, Gus Alex mengarahkan agar melakukan pengumpulan fee percepatan dan menunjuk orang untuk mengkoordinir uang fee tersebut dari asosiasi-asosiasi dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
“Nilai fee disepakati sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp 33,8 juta per jemaah,” tuturnya.
Baca juga: KPK Sebut Fee Percepatan Jemaah Haji Khusus Digunakan untuk Kepentingan Pribadi Yaqut
Dalam perjalanannya, Gus Alex memerintah M Agus Syafi’ selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus untuk meminta sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus.
“Itu sekurang-kurangnya sebesar USD 2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX,” tuturnya.
“Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2024,” imbuhnya.
