Setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Indonesia menghadapi siklus yang hampir selalu berulang: kenaikan harga bahan pokok yang mendorong tekanan inflasi. Permintaan masyarakat meningkat tajam, sementara distribusi dan stabilitas pasokan sering kali tidak sepenuhnya siap mengimbanginya.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode Ramadan dan Idul Fitri beberapa tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Februari 2026 tembus 4,76 persen, naik tajam dari 3,55 persen di Januari dan bahkan melampaui target pemerintah 2,5 persen ±1 persen. Secara bulanan pun berbalik arah dari deflasi -0,15 persen menjadi inflasi 0,68 persen.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional masih memiliki kerentanan struktural, terutama dalam distribusi dan stabilisasi harga. Jika tidak ditangani secara serius, maka lonjakan harga menjelang Lebaran bukan hanya mengurangi daya beli masyarakat, tetapi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan stabilitas sistem ekonomi, penulis memandang pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri bukan sekadar agenda teknis pemerintah. Ini adalah prioritas nasional yang menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat.
Ketika Stok Ada, Harga Tetap Naik
Kenaikan harga pangan menjelang Lebaran biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: lonjakan permintaan dan gangguan distribusi. Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, daging, telur, cabai, dan bawang selalu menjadi indikator paling sensitif.
Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kekurangan produksi. Dalam banyak kasus, stok nasional sebenarnya cukup, tetapi distribusi antarwilayah tidak berjalan optimal.
Akibatnya, harga di tingkat konsumen melonjak karena hambatan logistik, keterbatasan transportasi, atau rantai perdagangan yang terlalu panjang.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh sekadar menjadi penonton yang menunggu mekanisme pasar bekerja. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas moneter seperti Bank Indonesia menjadi kunci agar stabilitas harga tetap terjaga.
Operasi Pasar Bukan Solusi Permanen
Selama ini, kebijakan yang paling sering digunakan untuk meredam kenaikan harga menjelang Lebaran adalah operasi pasar dan pasar murah. Kebijakan ini memang penting untuk meredakan tekanan harga dalam jangka pendek.
Namun kita tidak boleh terus bergantung pada pendekatan darurat setiap tahun.
Dalam pandangan penulis, pengendalian inflasi harus dibangun di atas fondasi sistem pangan yang lebih kuat. Indonesia membutuhkan reformasi yang serius dalam tata niaga pangan, termasuk mempersingkat rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang.
Kondisi yang sering terjadi adalah paradoks: petani menjual dengan harga rendah, tetapi konsumen membeli dengan harga tinggi. Selisih harga yang besar ini menunjukkan bahwa keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para perantara.
Jika masalah struktural ini tidak diperbaiki, maka stabilitas harga akan selalu rapuh dan operasi pasar hanya menjadi solusi sementara.
Negara Harus Melindungi Petani dan Konsumen
Kebijakan pangan yang sehat harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Petani membutuhkan harga yang layak agar tetap memiliki insentif untuk berproduksi. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau agar kebutuhan pokok tidak menjadi beban yang terlalu berat.
Di sinilah negara memiliki tanggung jawab strategis. Pemerintah harus memastikan bahwa berfungsi secara efektif. Cadangan yang kuat akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika harga mulai melonjak.
Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik pangan, mulai dari transportasi, gudang penyimpanan, hingga sistem distribusi, harus menjadi prioritas.
Tanpa infrastruktur yang memadai, stabilitas harga hanya akan bergantung pada keberuntungan musim panen.
Geopolitik Global dan Ancaman Inflasi Energi
Tantangan pengendalian inflasi tahun ini juga tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Israel – Amerika Serikat melawan Iran, menciptakan ketidakpastian baru bagi stabilitas ekonomi dunia.
Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi energi global. Setiap eskalasi konflik di sana hampir selalu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Situasi menjadi semakin sensitif ketika jalur strategis seperti Selat Hormuz mengalami gangguan dan ditutup untuk jangka waktu yang tak pasti. Soalnya, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini.
Bagi Indonesia, komponen energi memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan indeks harga konsumen. Oleh karena itu, kenaikan harga energi akan memiliki dampak berlapis. Artinya, energi tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga biaya produksi dan distribusi barang atau biaya logistik.
Dalam ekonomi kepulauan seperti Indonesia, dampaknya terhadap harga pangan bisa terasa sangat cepat.
Ketahanan Pangan adalah Soal Kedaulatan
Situasi global saat ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah isu kedaulatan nasional.
Negara yang terlalu bergantung pada impor pangan akan selalu berada dalam posisi rentan ketika terjadi krisis global. Gangguan rantai pasok internasional dapat langsung memicu lonjakan harga di dalam negeri.
Karena itu, Indonesia harus memperkuat kapasitas produksi pangan domestik. Investasi di sektor pertanian perlu ditingkatkan, termasuk dalam teknologi pertanian, sistem irigasi, dan perlindungan harga bagi petani.
Tanpa transformasi sektor pertanian, Indonesia akan terus menghadapi siklus inflasi pangan yang berulang setiap tahu.
Distribusi Efisien, Harga Lebih Stabil
Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah panjangnya rantai distribusi pangan.
Dalam banyak kasus, produk pertanian harus melewati beberapa lapisan pedagang sebelum sampai ke konsumen. Setiap lapisan menambahkan margin keuntungan, sehingga harga akhir menjadi jauh lebih tinggi dibanding harga di tingkat petani.
Reformasi sistem distribusi pangan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Negara perlu mendorong model perdagangan yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang dapat mempertemukan produsen dan konsumen secara lebih langsung.
Jika distribusi menjadi lebih efisien, tekanan inflasi dapat ditekan tanpa harus merugikan petani.
Lebaran dan Kepekaan Negara
Bagi masyarakat Indonesia, Idul Fitri bukan sekadar perayaan keagamaan. Ia adalah momentum sosial yang sarat makna: saat keluarga berkumpul, tradisi berbagi dijalankan, dan solidaritas sosial diperkuat.
Namun makna itu bisa tergerus jika masyarakat justru dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah ujian kepekaan negara terhadap kondisi rakyatnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen, kami di Komisi XI DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, terutama dalam menghadapi momentum penting seperti Idul Fitri.
Pada akhirnya, stabilitas harga bukan hanya soal angka statistik dalam laporan ekonomi. Ia menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat.
Negara yang kuat bukan hanya negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi negara yang mampu memastikan bahwa rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, Terutama pada momen penting seperti Lebaran.
Hasanuddin Wahid merupakan Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKB DPR-RI
(imk/imk)
