jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional. Hal ini terutama berkaitan dengan potensi kenaikan harga pupuk yang dapat membebani para petani.
Menurut Zulfikar, eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi serta bahan baku industri pupuk di tingkat dunia. Dampaknya diperkirakan akan merembes hingga ke dalam negeri.
BACA JUGA: Zulfikar Hamonangan: Selama Bahan Baku Impor, Masalah Pupuk Tak Akan Selesai
"Ketika konflik geopolitik memanas, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut naik. Dampaknya langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat," kata Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3).
Legislator dari Partai Demokrat itu menilai kenaikan harga pupuk berisiko membuat petani menunda atau mengurangi masa tanam. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan, termasuk sayur-sayuran di pasaran.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Modernisasi Pabrik Tertua Pupuk Kaltim
Ia menambahkan, tekanan terhadap sektor pertanian juga dapat diperparah oleh potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat ketidakstabilan geopolitik global. Hal ini akan menambah beban biaya produksi dan distribusi hasil panen.
"Jika harga energi naik, biaya produksi dan distribusi juga ikut meningkat. Sementara kemampuan subsidi pemerintah terbatas untuk menahan kenaikan tersebut," ujarnya.
Selain faktor eksternal, Zulfikar menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk. Situasi ini membuat sektor pertanian domestik menjadi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar global.
"Selama kita masih bergantung pada impor bahan baku, setiap krisis global akan langsung berdampak pada sektor pertanian kita," kata dia.
Di tengah ancaman kenaikan harga, ia juga menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rentan terhadap prakt-praktik curang. Tata kelola yang tidak baik akan semakin mempersulit petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
Menurutnya, sekitar 2.000 kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan penyimpangan distribusi. "Ini menunjukkan tata kelola distribusi pupuk masih perlu dibenahi," ujarnya.
Karena itu, Zulfikar mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk di lapangan. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peningkatan produksi bahan baku pupuk di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
"Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak global," kata Zulfikar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk cukup tinggi. Sensus Pertanian 2023 mencatat sekitar 27,8 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan 17,2 juta di antaranya adalah petani gurem yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
Di sisi lain, BPS mencatat impor pupuk Indonesia mencapai sekitar 7,52 juta ton pada 2024, dengan nilai sekitar 1,98 miliar dolar AS berdasarkan data UN Comtrade. Sebagian besar pasokan impor berasal dari Tiongkok, Rusia, Kanada, Mesir, dan Yordania, sehingga harga pupuk domestik rentan terhadap gejolak geopolitik dan pasar global. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
