FAJAR, MAKASSAR — Politeknik Pariwisata Makassar menggelar kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari Indonesia Timur dalam Mewujudkan Pariwisata Naik Kelas, Jumat, 13 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah akademik untuk memaparkan hasil riset sekaligus merumuskan arah pengembangan pariwisata bahari di kawasan timur Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Dr. Herry Rachmat Widjaja, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, praktisi industri pariwisata, serta mitra yang hadir dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Herry Rachmat Widjaja menyapa sejumlah panelis dan undangan yang hadir, di antaranya Prof. Dr. Suparman Abdullah, Prof. Dr. Ansar Arifin, dan Prof. Dr. Haedar Akib, serta perwakilan industri pariwisata seperti GIPI, ASITA, PHRI,UNHAS DAN UNIFA dan pelaku pariwisata dari berbagai daerah.
Ia menjelaskan bahwa Politeknik Pariwisata Makassar memiliki mandat khusus sebagai pusat pengembangan kajian wisata bahari (marine tourism) di kawasan timur Indonesia.Menurutnya, setiap politeknik pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata memiliki keunggulan dan fokus kajian masing-masing. Politeknik Pariwisata Makassar, kata dia, diberi tanggung jawab memperkuat pengembangan wisata bahari karena posisi geografis Indonesia Timur yang kaya potensi kelautan.
Wilayah Indonesia Timur memiliki kekayaan wisata bahari yang luar biasa, mulai dari Spermonde di Sulawesi Selatan, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bunaken di Sulawesi Utara, hingga Raja Ampat di Papua Barat. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk terus mengembangkan kajian dan penguatan sumber daya manusia di bidang marine tourism,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kajian wisata bahari juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan pariwisata naik kelas, yang menekankan aspek keberlanjutan, digitalisasi, dan penguatan kualitas destinasi.
Selain itu, Politeknik Pariwisata Makassar juga menargetkan penguatan reputasi akademik di tingkat internasional melalui berbagai indikator, termasuk pengukuran Sustainable Development Goals (SDGs) dan target akreditasi internasional pada tahun 2029.
Pusat kajian marine tourism yang kami kembangkan diharapkan dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi masyarakat luas yang ingin mendalami wisata bahari, tambahnya.Sebelum sesi pemaparan dimulai, panitia juga memberikan penghargaan kepada para panelis yang hadir sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pengembangan kajian pariwisata.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian oleh Kepala Unit Center for Marine Tourism Studies Poltekpar Makassar, Dr. Syamsu Rijal, yang juga menjadi ketua tim kajian.Dalam paparannya, Syamsu Rijal menjelaskan bahwa kawasan timur Indonesia menyimpan sekitar 68 persen potensi bentang laut dan pesisir nasional, sehingga memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata bahari.
Namun demikian, ia menilai potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal bagi masyarakat setempat.Potensi wisata bahari di kawasan timur sangat besar, tetapi dampaknya belum maksimal. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, degradasi ekosistem dan penurunan daya tarik destinasi bisa menjadi kenyataan, jelasnya.
Tim kajian Poltekpar Makassar meneliti 10 destinasi wisata bahari di kawasan timur Indonesia, di antaranya Kepulauan Spermonde, Takabonerate, Wakatobi, Bunaken, Banda Neira, hingga Raja Ampat.
Hasil kajian menunjukkan sejumlah tantangan utama dalam pengembangan wisata bahari, seperti persoalan sampah laut, overfishing, keterbatasan infrastruktur, hingga persoalan tata kelola destinasi.
Meski demikian, beberapa destinasi seperti Wakatobi dan Raja Ampat dinilai memiliki kualitas ekologi yang relatif baik serta model tata kelola yang lebih maju dibandingkan destinasi lainnya.
Sementara itu, panelis dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Ansar Arifin, menegaskan bahwa pengembangan wisata bahari tidak boleh hanya berfokus pada promosi atau peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
Menurutnya, pariwisata bahari harus dipahami sebagai persoalan yang lebih kompleks, mencakup kebijakan, tata kelola ruang pesisir, konflik kepentingan, hingga dinamika sosial masyarakat.
Transformasi pariwisata tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan jumlah kunjungan, tetapi harus menekankan nilai tambah ekonomi, keberlanjutan ekologi, serta keadilan sosial bagi masyarakat lokal, jelasnya.
Ia juga menyoroti peran punggawa dalam struktur sosial ekonomi masyarakat pesisir, yang selama ini berfungsi sebagai perantara antara nelayan, pelaku usaha, dan pemerintah.
Menurut Ansar, peran sosial punggawa sangat kuat sehingga proses peralihan profesi nelayan ke sektor pariwisata tidak dapat dilakukan secara instan.Peralihan dari nelayan ke sektor pariwisata bukan hal mudah. Karena dalam kehidupan nelayan terdapat sistem sosial dan pembagian kerja yang sangat spesifik,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai pengembangan pariwisata pesisir sebaiknya juga melibatkan keluarga nelayan, terutama perempuan dan generasi muda, sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan diseminasi ini dipandu oleh moderator Dr. Islahuddin, yang akrab disapa Tetta, dan berlangsung dengan diskusi interaktif antara akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan pariwisata.Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. (adi)
