Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, pengenaan tarif Bea Keluar untuk komoditas batu bara sampai saat ini belum diterapkan, karena masih adanya penolakan dari sejumlah pihak.
“Masih ada yang protes, itu saja,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Namun, Dia menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan bisa segera diterapkan.
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
“Nanti kami bereskan,” tuturnya.
Diketahui, pengenaan tarif Bea Keluar Batu Bara mulanya akan diterapkan pada 1 Januari 2026. Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tarif Bea Keluar komoditas batu baru akan berkisar antara lima hingga 11 persen dengan beberapa level penyesuaian yang masih dibahas.
Dia sempat mengatakan bahwa ketentuan Bea Keluar Batu Baru telah memasuki tahap proses pengundangan. Purbaya memastikan, pemerintah tengah merampungkan regulasi Bea Keluar komoditas batu bara sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Selain itu, Purbaya mendorong agar kebijakan Bea Keluar Batu Bara dapat diberlakukan secara surut. Menurutnya, skema ini memungkinkan negara memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan.
Terkait respons pelaku usaha, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan pengusaha. Purbaya menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Penerapan Bea Keluar Batu Bara diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.
Restitusi PPN kepada industri batu bara mencapai sekitar Rp25 triliun per tahun. Besarnya restitusi tersebut dinilai membuat penerimaan fiskal negara dari sektor batu bara tercatat menurun, bahkan bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban perpajakan lain.
Instrumen bea keluar disiapkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang difinalisasi bersama kementerian terkait. (Ant).
