JAKARTA, KOMPAS – Alih-alih memilih untuk langsung memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara imbas lonjakan harga minyak dunia, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan opsi untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Beberapa langkah penghematan akan dikaji, misalnya, menerapkan kembali konsep bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara. Selain itu, upaya untuk meminimalkan kebocoran anggaran dan berbagai manipulasi administrasi juga akan terus digencarkan.
Skenario pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi di atas 3 persen mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Saat melaporkan soal kondisi keuangan negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa di tengah dinamika geopolitik global dan peningkatan harga minyak dunia, pihaknya telah membuat simulasi postur APBN 2026 setelah perubahan asumsi makro. Ketiga asumsi dimaksud terdiri dari tiga skenario, mulai dari optimistis, moderat, dan pesimistis.
Dalam skenario optimistis, diasumsikan harga minyak mentah mencapai 86 dolar AS per barel, kurs Rp 17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dan surat berharga negara (SBN) 6,9 persen, maka defisit akan mencapai 3,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan skenario moderat, harga minyak mentah diasumsikan mencapai 97 dolar AS per barel, kurs mencapai Rp 17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,23 persen, dan SBN 7,2 pesen, maka defisit mencapai 3,53 persen.
Kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit.
Adapun dalam skenario yang pesimistis, asumsi harga minyak mentah adalah 115 dolar AS, kurs Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,20 persen, dan SBN 7,2 persen. Pada skenario tersebut, defisit APBN mencapai 4,06 persen.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” ungkap Airlangga.
Airlangga melanjutkan, pelebaran defisit APBN bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kebijakan serupa pernah dilakukan pemerintah ketika menghadapi pandemi Covid-19. Akan tetapi, itu akan sangat bergantung pada keputusan politik Presiden.
Dalam forum yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada beberapa skenario yang memang bisa dilakukan. Akan tetapi, pemerintah harus melihat perkembangan dalam satu hingga dua pekan ke depan. Situasi di Iran masih dinamis, sehingga selain ada potensi kenaikan harga minyak ada pula potensi penurunan.
Selain itu, menurut Luhut, fundamental ekonomi Indonesia juga masih kuat. Oleh karenanya, dia menyarankan agar pelebaran defisit perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. “Untuk kita menaikkan juga budget defisit, saya kira perlu kita pertimbangkan (dengan) hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira lihat perkembangan situasi,” kata dia.
Menanggapi itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan di tengah berbagai skenario yang ada, Indonesia harus mengupayakan penghematan. Ia meyakini, dengan berbagai modal dan sumber daya yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi sangat kuat dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Akan tetapi, yang perlu dilakukan saat ini adalah menghemat konsumsi.
“Dengan demikian (berhemat), kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal,” kata Presiden.
Menurut Prabowo, ada beberapa langkah penghematan yang bisa dilakukan. Merujuk praktik yang kini dilakukan di Pakistan, langkah utama yang diterapkan adalah mengurangi waktu bekerja di kantor untuk aparatur sipil negara (ASN) dan mengurangi hari kerja dari lima hari menjadi empat hari. Pemotongan gaji anggota parlemen dan anggota kabinet, menghentikan kunjungan luar negeri, dan mengubah rapat luring menjadi daring juga dilakukan.
Selain itu, pemotongan penggunaan bahan bakar hingga 50 persen dari total penggunaan pemerintah, pengurangan jumlah kendaraan dinas yang digunakan, serta menghentikan belanja pendingin udara, furnitur, dan kendaraan, merupakan langkah lain yang turut diimplementasikan.
“Ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh menko-menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan. Dulu kita berhasil atasi Covid, kita mampu banyak yang bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Prabowo.
Untuk mencapai keseimbangan APBN, Prabowo juga mengingatkan bahwa masih ada masalah kebocoran yang harus diatasi. Dengan menutup berbagai celah kebocoran, ia meyakini defisit bisa dikurangi. “Kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah kebocoran, tidak efisien, under-invoicing, under-counting, manipulasi administratif, dan sebagainya. Ini besar ini, kebocoran ini besar,” tuturnya.
Presiden melanjutkan, kendati pemerintah merasa aman tetapi hendaknya juga tidak lengah. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk seiring dengan dinamika situasi global.
