Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo memaparkan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Dalam paparannya, Kapolri menyebutkan bahwa pemerintah telah memetakan dua periode puncak arus mudik serta dua periode puncak arus balik guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama masa libur Lebaran.
“Prediksi puncak arus mudik pertama yaitu tanggal 14 dan 15 Maret 2026, sementara puncak arus mudik kedua adalah tanggal 18 sampai dengan 19 Maret 2026,” ujar Listyo Sigit.
Sementara itu, untuk arus balik diperkirakan terjadi pada dua periode, yakni 24–25 Maret 2026 sebagai puncak pertama dan 28–29 Maret 2026 sebagai puncak kedua.
Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan.
Kapolri menjelaskan rekayasa tersebut meliputi sistem one way, contraflow, hingga penerapan sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan tol.
“Apabila kepadatan meningkat, kita bisa melakukan contraflow satu lajur, dua lajur, ataupun tiga lajur. Dan jika memang berdasarkan data traffic counting harus dilakukan, maka kita berlakukan sistem one way,” kata Sigit.
Dia menambahkan, sebelum penerapan sistem satu arah, petugas akan melakukan penyisiran jalur sekitar dua jam sebelumnya untuk memastikan kondisi jalan aman dan steril.
Prosedur yang sama juga akan dilakukan saat jalur kembali dinormalkan setelah rekayasa lalu lintas selesai diterapkan.
Pembatasan Angkutan Barang
Selain rekayasa lalu lintas, pemerintah juga telah menyepakati pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik.
Namun, sejumlah kendaraan logistik tetap diperbolehkan beroperasi guna menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Kendaraan yang masih diizinkan melintas antara lain pengangkut bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, pengiriman uang, pengangkut hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana, serta bahan kebutuhan pokok.
“Ini menjadi langkah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, baik kebutuhan makanan, LPG, maupun kebutuhan penting lainnya,” ujarnya.
Rest Area Tambahan di Jalur Arteri
Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan 48 unit pelaksana penimbangan kendaraan di jalur arteri sebagai lokasi istirahat sementara bagi pemudik.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi. Di lokasi tersebut juga akan disediakan fasilitas tambahan bagi pemudik, termasuk layanan makanan untuk berbuka puasa maupun sahur.
“Ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas,” kata Sigit.
Pengaturan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan
Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur penyeberangan, khususnya di wilayah Banten menuju Sumatra, pemerintah juga menyiapkan sistem pengendalian arus kendaraan berbasis tiga tingkat situasi. Pada situasi hijau, kondisi lalu lintas masih normal.
Ketika mulai terjadi kepadatan dan antrean kendaraan meningkat, akan diberlakukan situasi kuning dengan mengaktifkan buffer zone sebagai area penampungan sementara kendaraan.
Adapun, pada situasi merah, ketika antrean kendaraan sudah mencapai gerbang tol atau titik tertentu, maka petugas akan menerapkan delaying system serta memperluas penggunaan buffer zone untuk mengurai kepadatan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem penjualan tiket penyeberangan secara daring serta sistem push-in, yaitu kendaraan yang sudah membeli tiket lebih dulu diprioritaskan langsung masuk ke area pelabuhan guna mengurangi antrean panjang.
Dengan berbagai skema tersebut, pemerintah berharap arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Dan kemudian kita juga menghidupkan pelabuhan-pelabuhan yang kita persiapkan untuk cadangan, sehingga kemudian kita mengurangi potensi penumpang di jalan dan melakukan percepatan, khususnya pada saat kendaraan kapal-kapal tersebut menurunkan penumpang, kita atur waktunya agar tidak lebih dari satu jam,” pungkas Listyo.
