Pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran yang baru, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, menyampaikan pesan perdana yang berisi penegasan sikap politik luar negeri Iran terhadap kehadiran militer asing di kawasan Timur Tengah. Dalam pesan yang dibacakan oleh penyiar televisi pemerintah Iran pada Kamis waktu setempat, Mojtaba menyerukan agar negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Teluk, segera menutup pangkalan militer Amerika Serikat (AS).
Sayyid Mojtaba menyatakan bahwa pada dasarnya Iran ingin menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan negara-negara tetangganya. Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di wilayah tersebut menjadi penghalang utama bagi stabilitas kedaulatan.
Ia mendesak negara-negara yang menampung pangkalan tersebut untuk menentukan sikap tegas terhadap 'agresor' yang dituding telah melanggar kedaulatan wilayah Iran dan membunuh rakyatnya. Mojtaba menekankan pentingnya bagi negara-negara Teluk untuk menutup pangkalan-pangkalan militer AS secepat mungkin guna menjaga keamanan regional.
Baca juga: Respons Nasib Selat Hormuz, Iran Salahkan AS dan Israel
Dalam pesan tersebut, Mojtaba mengklarifikasi bahwa target strategis Iran bukan pada negara-negara tetangga, melainkan terbatas pada pangkalan militer Amerika Serikat dan Zionis di kawasan tersebut.
Prioritas utama kepemimpinannya adalah mencapai pembalasan penuh atas tewasnya warga sipil dalam berbagai serangan yang melibatkan AS dan entitas Zionis. Secara spesifik, ia menyinggung tragedi serangan terhadap sekolah putri Shajareh Tayyebeh di Kota Minab sebagai salah satu alasan kuat di balik agenda balas dendam Teheran.
"Saya meyakinkan semua orang bahwa kami tidak akan melepaskan pembalasan atas darah para syuhada kalian. Pembalasan yang kami maksud bukan hanya terkait dengan kesyahidan pemimpin besar revolusi, tetapi setiap anggota bangsa yang gugur oleh tangan musuh merupakan perkara tersendiri dalam berkas pembalasan," tegas Mojtaba.
Menurutnya, meskipun sebagian tindakan pembalasan telah dilakukan, berkas tersebut tidak akan ditutup hingga tercapai keadilan penuh, terutama bagi korban anak-anak dan warga sipil.




