Proposal “Peaceful Coexistence” Korea Selatan dan Respons Keras Korea Utara

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Timur, pemerintah Korea Selatan kembali mengusulkan pendekatan diplomatik baru terhadap Korea Utara melalui konsep peaceful coexistence atau koeksistensi damai. Proposal tersebut bertujuan mengurangi konfrontasi militer di Semenanjung Korea dan membuka kembali jalur dialog antar-Korea yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kebuntuan. Namun, di sisi lain, Pyongyang justru menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Seoul, terutama melalui pernyataan terbaru pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dalam Kongres Partai Buruh Korea Utara.

Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Unifikasi menyatakan bahwa Seoul akan tetap mendorong pendekatan koeksistensi damai sebagai strategi jangka panjang untuk menstabilkan kawasan. Dilaporkan oleh UPI, pendekatan ini mencakup upaya untuk mendorong deklarasi perdamaian yang secara simbolik mengakhiri Perang Korea 1950–1953, yang hingga kini secara teknis masih berada dalam status gencatan senjata sejak penandatanganan gencatan senjata pada 1953.

Sementara itu, nknews mewartakan pernyataan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang menegaskan bahwa meskipun hubungan antar-Korea saat ini berada pada titik rendah, pemerintahnya tetap berkomitmen untuk menjaga kemungkinan dialog dengan Pyongyang. Menurutnya, konfrontasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade tidak dapat diakhiri dengan satu kebijakan tunggal, tetapi membutuhkan proses diplomasi jangka panjang yang realistis.

Konsep peaceful coexistence yang diajukan Seoul pada dasarnya merupakan pendekatan pragmatis terhadap realitas geopolitik di Semenanjung Korea. Alih-alih memprioritaskan reunifikasi cepat antara kedua negara, kebijakan ini menekankan stabilitas regional, pengurangan ketegangan militer, serta pembangunan hubungan ekonomi dan kemanusiaan secara bertahap.

Pendekatan tersebut bukan sepenuhnya baru. Dalam sejarah hubungan antar-Korea, beberapa kebijakan pernah diluncurkan sebagai dasar untuk meredefinisikan hubungan antar dua Korea, seperti Sunshine Policy yang sudah sangat dikenal, Nordpolitik pada tahun 80an, serta South–North Basic Agreement pada 1991 yang pada intinya menekankan non-agresi, dan eksistensi damai antara kedua negara.

Langkah diplomatik serupa juga terlihat dalam Panmunjom Declaration tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in. Deklarasi tersebut menandai salah satu periode paling optimistis dalam hubungan antar-Korea dengan komitmen untuk mengurangi ketegangan militer dan mengejar perdamaian di Semenanjung Korea.

Namun, momentum tersebut perlahan memudar setelah meningkatnya uji coba rudal Korea Utara, ketegangan antara Pyongyang dan Washington, serta perubahan dinamika politik domestik di kedua negara.

Berbeda dengan pendekatan Seoul yang relatif moderat, Pyongyang justru memperkuat retorika konfrontatif terhadap Korea Selatan. Dalam Kongres ke-9 Partai Buruh Korea Utara yang digelar pada Februari 2026 di Pyongyang, Kim Jong Un menyampaikan pidato yang menegaskan posisi keras negaranya terhadap Seoul dan Washington.

Dalam pidatonya, Kim menyatakan bahwa hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan kini harus dipandang sebagai hubungan antara “dua negara yang saling bermusuhan,” bukan lagi sebagai bagian dari satu bangsa yang berpotensi bersatu. Konsep ini sering disebut sebagai two hostile states, yang secara efektif menandai perubahan besar dalam ideologi politik Pyongyang mengenai reunifikasi Korea.

Dilansir Reuters, Kim juga menegaskan bahwa Korea Utara akan terus memperkuat kemampuan nuklirnya sebagai jaminan keamanan nasional. Menurut laporan media internasional, Pyongyang bahkan menyatakan bahwa masa depan hubungan dengan dunia luar akan sangat bergantung pada pengakuan terhadap status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.

Menariknya, dalam beberapa pernyataannya, Kim justru membuka kemungkinan dialog langsung dengan Amerika Serikat, tetapi secara bersamaan menolak berbagai inisiatif diplomatik yang datang dari Seoul. Sikap ini menimbulkan kesan bahwa Pyongyang lebih tertarik pada diplomasi strategis dengan Washington dibandingkan dengan rekonsiliasi antar-Korea (Turkiye Today). Hal ini dapat dimengerti, mengingat saat ini Amerika Serikat dipimpin oleh presiden yang sama yang pernah bertemu secara pribadi dengan Kim Jong Un.

Bagi banyak analis, retorika keras Kim Jong Un tidak hanya berkaitan dengan keamanan nasional, tetapi juga dengan strategi politik domestik. Kongres Partai Buruh Korea Utara merupakan forum penting bagi kepemimpinan negara tersebut untuk menetapkan arah kebijakan lima tahunan dan memperkuat legitimasi politik rezim.

Pemerintah Pyongyang dapat memperkuat narasi nasionalisme domestik sekaligus membenarkan program militer dan nuklir yang terus berkembang melalui penekanan pada ancaman eksternal dan memperkuat retorika konfrontasi terhadap Korea Selatan serta dunia Barat. Selain itu, pendekatan keras terhadap Korea Selatan juga dapat dilihat sebagai upaya menekan Korea Selatan dalam konteks hubungan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir.

Kontradiksi antara proposal koeksistensi damai dari Seoul dan retorika konfrontatif Pyongyang mencerminkan kompleksitas politik di Semenanjung Korea. Di satu sisi, Korea Selatan berusaha menurunkan tensi konflik melalui diplomasi dan kerja sama regional. Namun di sisi lain, Korea Utara tampaknya semakin mengonsolidasikan strategi keamanan berbasis deterrence nuklir dan konfrontasi ideologis.

Situasi ini juga memiliki implikasi luas bagi keamanan Asia Timur. Ketegangan di Semenanjung Korea sering kali berkaitan langsung dengan rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dinamika keamanan regional yang melibatkan Jepang dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Jika proposal koeksistensi damai Seoul tidak mendapatkan respons positif dari Pyongyang, maka kemungkinan besar kawasan ini akan terus berada dalam siklus ketegangan militer, uji coba senjata, dan diplomasi yang tidak stabil.

Masa depan hubungan antar-Korea tampaknya akan sangat bergantung pada dua faktor utama: perubahan strategi keamanan Korea Utara serta kemampuan Korea Selatan dan sekutunya untuk menciptakan kerangka diplomasi baru yang dapat mengurangi ketegangan tanpa mengorbankan stabilitas regional. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, gagasan koeksistensi damai dan respons positif yang diharapkan muncul dari Korea Utara mungkin tetap menjadi satu-satunya jalur realistis bagi Seoul—meskipun untuk saat ini Pyongyang tampaknya memilih jalan konfrontasi.