Politik sering bekerja seperti mekanika benda langit. Dari kejauhan tampak stabil, tetapi di dalamnya ada gaya tarik-menarik yang rumit. Kritik PDIP terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh kecil dari orbit politik yang sedang berubah.
Di satu sisi, PDI-P mencoba mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Di sisi lain, kritik itu terasa belum sepenuhnya menggigit. Pertanyaannya kemudian muncul: apakah PDIP akan setajam oposisi mereka pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau justru menjalankan oposisi setengah hati di era Prabowo?
Perdebatan ini muncul setelah sejumlah kader PDIP menyoroti porsi anggaran MBG yang bersinggungan dengan anggaran pendidikan. Kritik tersebut cukup efektif memancing perhatian publik. PDIP menilai program makan gratis menggunakan sebagian porsi dari anggaran pendidikan. Dalam kerangka kebijakan publik, kritik seperti ini rasional dan sah. Namun politik jarang berjalan sesederhana perdebatan kebijakan.
Yang menarik, kritik tersebut tidak sepenuhnya muncul sebagai garis sikap partai yang solid. Suara kritis terhadap MBG lebih banyak datang dari figur atau kelompok tertentu di dalam PDIP. Situasi ini menimbulkan kesan adanya perbedaan orientasi di internal partai. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin mendorong PDIP mengambil posisi oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah. Di sisi lain, ada kecenderungan sebagian elite yang memilih tetap menjaga hubungan politik yang relatif cair dengan kekuasaan.
Dengan kata lain, PDIP memang berada di luar pemerintahan, tetapi dinamika internal partai menunjukkan adanya dua kecenderungan politik. Sebagian kader melihat momentum ini sebagai peluang untuk mempertegas posisi oposisi. Sementara sebagian lainnya tampak lebih berhati-hati agar relasi politik dengan pemerintah tidak sepenuhnya terputus.
Untuk membaca situasi ini, kita bisa menggunakan konsep dari ilmuwan politik Albert O. Hirschman, yang dikenal dengan teori exit, voice, and loyalty. Hirschman menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi atau sistem politik, aktor memiliki tiga pilihan ketika menghadapi ketidakpuasan: keluar dari sistem (exit), menyuarakan kritik dari dalam (voice), atau tetap loyal pada sistem (loyalty).
Dalam konteks PDIP hari ini, partai tersebut tampaknya sedang berada di persimpangan antara voice dan loyalty. Secara formal, PDI-P memilih berada di luar pemerintahan dan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang. Namun dalam praktik politik sehari-hari, sikap yang muncul tidak sepenuhnya mencerminkan oposisi yang konfrontatif.
PDIP memang tidak berada dalam koalisi pemerintah. Tetapi sebagian elite partai terlihat masih membuka ruang komunikasi dan kedekatan politik dengan kekuasaan. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang ingin agar PDIP tampil lebih tegas sebagai oposisi. Ketegangan antara dua kecenderungan ini membuat sikap politik partai sering terlihat tidak sepenuhnya solid.
Perbandingan dengan era SBY menjadi menarik. Pada periode 2004–2014, PDIP adalah oposisi yang relatif jelas posisinya. Kritik terhadap pemerintah sering disampaikan secara frontal dan konsisten. PDIP membangun citra sebagai partai penyeimbang kekuasaan yang kuat. Dalam banyak isu, mereka tampil sebagai oposisi yang ideologis sekaligus strategis.
Namun konteks politik hari ini berbeda. PDIP baru saja keluar dari lingkar kekuasaan setelah dua periode memimpin pemerintahan melalui Presiden Joko Widodo. Banyak kader partai masih memiliki jejaring politik dan kekuasaan yang luas di berbagai institusi negara. Kondisi ini membuat transisi dari partai pemerintah menjadi oposisi tidak terjadi secara instan.
Analogi sederhananya seperti sebuah tim yang baru saja kehilangan posisi juara liga. Mereka tidak lagi berada di puncak klasemen, tetapi juga belum sepenuhnya menemukan pola permainan baru. Sebagian pemain ingin menyerang lebih agresif, sementara yang lain memilih bermain lebih hati-hati sambil membaca arah pertandingan.
Kritik terhadap MBG menunjukkan dilema tersebut. Program ini merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Mengkritiknya secara tajam berpotensi memberikan posisi politik yang lebih jelas bagi PDIP sebagai oposisi. Namun pada saat yang sama, kritik yang terlalu keras juga berisiko memperlebar jarak politik dengan pemerintahan baru.
Selain itu, MBG memiliki dimensi politik yang sensitif. Program makan bergizi untuk anak sekolah memiliki daya tarik populis yang kuat. Menentangnya secara langsung bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai sikap anti terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, kritik PDIP cenderung diarahkan pada aspek anggaran dan prioritas kebijakan, bukan pada ide programnya.
Strategi ini sebenarnya cukup cerdas dari sisi komunikasi politik. Dengan menyoroti porsi anggaran pendidikan, PDIP mencoba menggeser perdebatan dari soal “setuju atau tidak dengan makan gratis” menjadi soal prioritas pembangunan jangka panjang. Dengan cara ini, PDIP dapat tetap terlihat kritis tanpa harus berhadapan langsung dengan popularitas program tersebut.
Namun strategi tersebut juga menciptakan persepsi ambigu di mata publik. Ketika kritik hanya muncul dari sebagian kader dan tidak selalu diikuti dengan sikap politik yang konsisten, publik mudah melihatnya sebagai oposisi yang setengah hati.
Fenomena ini juga mencerminkan perubahan lanskap politik Indonesia pasca Pemilu 2024. Koalisi pemerintahan yang sangat besar membuat ruang oposisi menjadi relatif sempit. Dalam situasi seperti ini, partai di luar pemerintahan sering kali tidak langsung mengambil sikap oposisi total, melainkan bergerak secara bertahap sambil membaca dinamika politik.
PDIP tampaknya sedang berada dalam fase pencarian posisi tersebut. Mereka ingin tetap mempertahankan identitas sebagai partai besar dengan basis ideologis yang kuat. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus mengelola dinamika internal yang tidak sepenuhnya seragam dalam memandang hubungan dengan kekuasaan.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah PDIP akan setajam era SBY, tetapi apakah partai ini mampu menyatukan orientasi politik internalnya. Tanpa konsolidasi sikap yang jelas, posisi sebagai partai penyeimbang bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai sikap politik yang ambigu.
Sejarah politik menunjukkan bahwa partai besar jarang bertahan lama dalam wilayah abu-abu. Pada akhirnya mereka harus memilih jalur yang lebih tegas: menjadi oposisi yang konsisten, atau membangun kembali kedekatan dengan kekuasaan.
Di titik inilah masa depan posisi politik PDIP akan ditentukan. Politik selalu memberi ruang bagi perubahan arah. Namun bagi publik, yang lebih penting adalah kejelasan sikap: apakah PDIP benar-benar akan menjadi penyeimbang kekuasaan, atau sekadar berada di antara kritik dan kompromi.
