Harga minyak dan gas global melonjak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Situasi semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Lonjakan harga energi tersebut mendorong Amerika Serikat mengambil langkah darurat dengan memberikan kelonggaran selama 30 hari bagi negara-negara untuk membeli minyak dan produk minyak bumi Rusia yang sebelumnya terkena sanksi dan saat ini terdampar di laut.
Izin yang dikeluarkan pada Kamis (12/3/2026) itu berlaku hingga 11 April 2026. Keputusan ini diambil setelah percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 9 Maret, serta kunjungan utusan Rusia Kirill Dmitriev ke Amerika Serikat untuk membahas krisis energi dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner.
Melansir Reuters, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan pasar energi global yang terguncang oleh perang Iran. Dalam pernyataannya di media sosial X, Bessent menegaskan langkah itu tidak akan memberikan keuntungan finansial besar bagi pemerintah Rusia.
Pengumuman tersebut langsung berdampak pada pasar. Harga minyak turun pada perdagangan Jumat (13/3/2026) di Asia setelah kabar kelonggaran sanksi dirilis.
Menurut utusan kepresidenan Rusia Kirill Dmitriev, keputusan AS itu berpotensi memengaruhi sekitar 100 juta barel minyak mentah Rusia, setara hampir satu hari produksi minyak global.
Bessent juga mengutip pernyataan Trump yang menyebut kenaikan harga minyak saat ini hanya gangguan jangka pendek yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi ekonomi Amerika Serikat.
Namun kebijakan ini dinilai dilematis karena berpotensi melemahkan upaya menekan pendapatan Rusia di tengah perang dengan Ukraina. Pembelian minyak Rusia dapat membantu Moskow mempertahankan sumber pendanaan bagi operasi militernya.
Kritik pun datang dari Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai saat ini “bukan waktu yang tepat” untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia. Sementara itu, Menteri Energi Inggris Michael Shanks mengatakan kepada BBC Radio pada Jumat (13/3/2026) bahwa pemerintah Inggris tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Moskow.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS juga telah mengeluarkan kelonggaran serupa pada 5 Maret yang secara khusus ditujukan bagi India, sehingga New Delhi dapat membeli minyak Rusia yang terdampar di laut.
Di tengah perdebatan tersebut, Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat bahwa pendapatan minyak Rusia justru melonjak selama dua minggu konflik antara AS dan Iran. Lembaga itu memperkirakan Moskow memperoleh tambahan pendapatan sekitar 6 miliar euro atau sekitar 6,9 miliar dolar AS.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia akan menjadi “pukulan serius” bagi Ukraina sekaligus “pukulan reputasi” bagi komunitas internasional.
Baca Juga: Pilih Abstain, China dan Rusia Ikut Loloskan Resolusi DK PBB Agar Iran Tidak Serang Kawasan Teluk dan Selat Hormuz
“Bagaimana mungkin sanksi dicabut dari Rusia jika mereka adalah agresor?” kata Zelensky kepada wartawan pada 10 Maret, seperti dikutip Kyiv Independent. Ia menegaskan bahwa sanksi dirancang untuk mencegah Moskow membiayai perang di Ukraina.
Di sisi lain, Rusia menyambut positif langkah Washington tersebut. Kirill Dmitriev menyatakan melalui media sosial X bahwa energi Rusia sangat dibutuhkan untuk meredakan krisis energi global.
“Para birokrat Uni Eropa pada akhirnya akan dipaksa mengakui realitas ini, mengakui kesalahan strategis mereka, dan menebusnya,” tulis Dmitriev.
