Ada bangunan yang runtuh karena usia. Ada pula yang sengaja dirobohkan karena keyakinan akan masa depan. Stadion Mattoanging termasuk yang kedua. Ia tidak jatuh oleh waktu, tetapi oleh keputusan. Yang jarang diingat publik, sebelum palu godam bekerja, negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) pernah mengingatkan.
Ingatan itu tercatat rapi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sulsel pada 2 Mei 2019. Saat itu, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), dan institusi teknis duduk satu meja membicarakan pengelolaan Kompleks Gelora Andi Mattalatta–Mattoanging. RDP tersebut tidak melahirkan jargon. Ia melahirkan dua penegasan kebijakan yang sederhana dan tegas.
Pertama, Pemprov Sulsel diminta membangun kerja sama pengelolaan dengan YOSS melalui pembentukan tim bersama. Kerja sama ini dimaksudkan sebagai jalan tengah negara hadir, tetapi hak dan peran lembaga pengelola lama tidak dihapus begitu saja. Kedua, bila Pemprov Sulsel tetap memilih mengambil alih lahan dan aset, DPRD Sulsel menegaskan adanya kewajiban ganti rugi kepada YOSS. Dua opsi ini menegaskan satu prinsip perubahan kebijakan tidak boleh melompati keadilan dan kepastian hukum.
Rambu itu bukan sekadar pendapat politik. Dalam RDP tersebut hadir Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel, Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel. Negara, dalam wujud institusinya, tahu betul kompleksitas Mattoanging. Karena itu, rambu dipasang lebih dulu.
Namun, sejarah kebijakan kerap bergerak tanpa memeriksa papan petunjuk. Pada 21 Oktober 2020, Stadion Mattoanging dirobohkan saat Nurdin Abdullah masih menjabat Gubernur Sulsel. Pembongkaran disertai keyakinan stadion baru akan berdiri dalam waktu 18 bulan. Target awal 2022 disebut sebagai penanda harapan, sekaligus janji politik kepada publik olahraga Sulawesi Selatan.
Yang luput dari ingatan publik bukan hanya melesetnya target pembangunan. Yang lebih mendasar adalah kenyataan bahwa dua penegasan DPRD Sulsel tidak pernah dituntaskan. Skema kerja sama dengan YOSS tak pernah hadir secara terbuka. Mekanisme ganti rugi, yang secara eksplisit ditegaskan DPRD, juga tak kunjung terealisasi. Yang berjalan hanya satu hal pembongkaran fisik.
Ketika Nurdin Abdullah terseret kasus korupsi pada Februari 2021, proyek Mattoanging ikut kehilangan arah. Hingga kepemimpinan Sulsel berada di tangan Andi Sudirman Sulaiman, stadion yang telah diratakan itu belum juga terbangun. Mattoanging menjelma ruang kosong bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara kebijakan.
Dalam kacamata tata kelola publik, Mattoanging adalah contoh bagaimana negara bisa hadir secara administratif, tetapi absen secara etis. Rekomendasi legislatif ada, dokumen resmi lengkap, forum konsultasi dijalankan. Namun, keputusan eksekutif berjalan seolah tanpa kewajiban menuntaskan prasyarat yang telah disepakati.
Melawan lupa berarti mengingat bahwa kegagalan Mattoanging bukan semata kegagalan proyek, melainkan kegagalan mendengar. Negara lupa pada catatannya sendiri. Dan ketika negara lupa, publik menanggung akibatnya: stadion hilang, janji tertinggal, dan kepercayaan yang retak.
Mattoanging seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar nostalgia. Ia mengajarkan bahwa membangun tidak selalu dimulai dengan merobohkan. Kadang, yang paling mendesak justru menuntaskan apa yang sudah diputuskan.
