Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ESG, singkatan dari Environmental, Social, and Governance, menjadi salah satu kata paling populer dalam dunia keuangan global. Banyak produk investasi kini dipasarkan sebagai “ramah lingkungan”, “berkelanjutan”, atau “bertanggung jawab secara sosial”. Narasinya sederhana sekaligus menggugah: investor tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membantu memperbaiki lingkungan dan tata kelola perusahaan. Namun di balik popularitasnya, muncul pertanyaan yang semakin sering dibahas di kalangan akademisi, regulator, dan investor: apakah ESG benar-benar mendorong perubahan nyata dalam ekonomi, atau justru menjadi label baru dalam industri keuangan?
Pertumbuhan investasi berkelanjutan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di Indonesia, tren ini mulai terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai pembiayaan berkelanjutan di Indonesia per tahun 2021 telah mencapai USD55,9 miliar (atau sekitar Rp809 triliun), yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan ramah lingkungan dan sosial dari sektor perbankan hingga pasar modal. Perbankan menjadi salah satu motor utama dari pertumbuhan ini karena sebagian besar pembiayaan berkelanjutan berasal dari kredit untuk sektor-sektor yang dinilai mendukung pembangunan hijau.
Di pasar modal, perkembangan ESG juga semakin terlihat melalui instrumen pembiayaan berbasis keberlanjutan. Pada 2023 saja, nilai penerbitan green bond dan social bond di Indonesia mencapai sekitar Rp13,6 triliun. Dana dari instrumen ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang dianggap memiliki dampak positif bagi lingkungan atau masyarakat, seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, dan proyek sosial.
Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai indeks saham berbasis ESG, seperti indeks SRI-Kehati dan IDX ESG Leaders. Kehadiran indeks ini bertujuan membantu investor mengidentifikasi perusahaan yang dinilai memiliki praktik bisnis lebih berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa periode, indeks ESG seperti SRI-Kehati sempat menunjukkan kinerja yang kompetitif dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menandakan bahwa investasi berkelanjutan tidak selalu harus mengorbankan imbal hasil finansial.
Meski demikian, pertumbuhan pesat ESG juga memunculkan berbagai kritik. Salah satu persoalan utama adalah standar penilaian yang belum sepenuhnya konsisten. Berbeda dengan indikator finansial seperti laba atau arus kas, skor ESG sering kali sangat bergantung pada metodologi lembaga pemeringkat yang berbeda-beda. Akibatnya, sebuah perusahaan bisa mendapatkan skor ESG yang tinggi dari satu lembaga tetapi dinilai lebih rendah oleh lembaga lainnya. Ketidakkonsistenan ini membuat sebagian investor mulai mempertanyakan sejauh mana label ESG benar-benar mencerminkan praktik bisnis yang berkelanjutan.
Kritik lain yang semakin sering dibahas adalah fenomena greenwashing. Dalam praktik ini, perusahaan menonjolkan citra ramah lingkungan melalui laporan keberlanjutan atau strategi komunikasi publik, meskipun perubahan nyata dalam model bisnis mereka relatif terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa ESG tidak hanya menciptakan perubahan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga melahirkan industri baru di sekitar pelaporan keberlanjutan, konsultan ESG, dan lembaga pemeringkat yang menilai praktik perusahaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai praktik manipulasi citra keberlanjutan bahkan berkembang lebih jauh dengan munculnya istilah baru: crosswashing. Berbeda dengan greenwashing yang berfokus pada klaim lingkungan yang berlebihan, crosswashing menggambarkan situasi ketika perusahaan menonjolkan satu dimensi ESG sambil menutupi kelemahan serius pada dimensi lainnya.
Penelitian akademik terbaru menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan skor ESG dengan berinvestasi pada kegiatan tertentu yang meningkatkan citra keberlanjutan, sementara aktivitas inti bisnis mereka tetap memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan atau masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan struktur penilaian ESG untuk meningkatkan reputasi tanpa benar-benar mengubah model bisnis utama mereka.
Fenomena ini muncul karena ESG pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang sangat berbeda: lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam praktiknya, sebuah perusahaan bisa saja memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau program sosial yang kuat, tetapi tetap memiliki jejak karbon yang besar. Namun dalam komunikasi kepada publik atau investor, perusahaan cenderung menonjolkan aspek yang paling positif.
Situasi ini juga relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Banyak sektor ekonomi utama, seperti energi, pertambangan, dan perkebunan, masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Di satu sisi, sektor-sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan ekspor nasional. Di sisi lain, sektor yang sama sering menjadi sorotan dalam diskusi ESG global karena dampaknya terhadap lingkungan.
Paradoks ini membuat penerapan standar ESG di negara berkembang menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan di negara maju. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu produsen komoditas energi dan agrikultur terbesar di dunia. Bagi sebagian investor global, sektor-sektor tersebut sering dianggap berisiko tinggi dari perspektif ESG. Namun bagi Indonesia sendiri, sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja dan petani.
Karena itu, pendekatan terhadap ESG di Indonesia tidak bisa hanya mengadopsi standar global secara mentah. Dibutuhkan adaptasi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik, kebutuhan pembangunan, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon yang realistis.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mencoba membangun kerangka kebijakan untuk mendukung transformasi ini. Melalui roadmap keuangan berkelanjutan yang disusun oleh OJK, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendorong integrasi prinsip ESG dalam industri keuangan. Regulasi baru mengenai obligasi berkelanjutan juga diterbitkan untuk memperluas penggunaan instrumen seperti green bond dan social bond dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.
Namun pada akhirnya, masa depan ESG tidak akan ditentukan oleh popularitas istilahnya, tetapi oleh kualitas implementasinya. Selama standar penilaian masih beragam dan praktik seperti greenwashing atau crosswashing masih terjadi, label ESG berisiko menjadi sekadar strategi pemasaran dalam industri keuangan.
Di sisi lain, jika transparansi data semakin meningkat, metodologi penilaian semakin konsisten, dan regulator mampu memperkuat pengawasan terhadap klaim keberlanjutan, ESG berpotensi menjadi alat penting untuk mengarahkan aliran modal menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dengan kata lain, pertanyaan mengenai ESG bukan lagi apakah konsep ini relevan atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah dunia keuangan benar-benar siap menjadikannya lebih dari sekadar label?
