Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi yang sangat vital bagi perekonomian dunia.
IDXChannel - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian global jika aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tidak kembali normal.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi yang sangat vital bagi perekonomian dunia. Karena itu, berbagai pihak memiliki kepentingan agar distribusi minyak dan bahan bakar melalui jalur tersebut dapat kembali berjalan normal.
Menurutnya, konsumen utama minyak yang melewati Selat Hormuz seperti China, India, Japan, dan South Korea memiliki peran besar dalam perekonomian global. Keempat negara tersebut diperkirakan berkontribusi sekitar 27 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (GDP) dunia pada 2026.
“Artinya, jika terjadi gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz, minimal akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi yang mewakili sekitar 27 persen perekonomian global,” ujar Komaidi dalam catatan ReforMiner, dikutip Sabtu (14/3/2026).
Dampak tersebut bahkan berpotensi lebih luas karena negara-negara tersebut juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok global. Gangguan pasokan energi berisiko memperlambat aktivitas industri dan perdagangan internasional.
Komaidi menilai hubungan ekonomi serta kemitraan strategis antara Iran dengan China dan India dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat penyelesaian ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Terlebih, sekitar 53 persen ekspor minyak mentah yang melewati jalur tersebut ditujukan ke China dan India.
Di sisi lain, konflik geopolitik di kawasan tersebut juga berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah.
Komaidi menjelaskan, sejak Indonesia berstatus sebagai net oil importer, kenaikan harga minyak cenderung lebih banyak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan meningkatkan penerimaan negara.
Berdasarkan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD1 per barel dalam satu tahun anggaran berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,80 triliun.
“Kenaikan harga minyak memang menambah pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,30 triliun dalam satu tahun anggaran,” tutur dia.
Dengan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar USD70 per barel, lonjakan harga minyak global berpotensi berdampak signifikan terhadap defisit anggaran. Jika rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai USD90 per barel, tambahan defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp136 triliun.
Sementara itu, apabila harga minyak rata-rata menembus USD100 per barel hingga akhir tahun, tambahan defisit APBN berpotensi meningkat hingga sekitar Rp204 triliun.
Komaidi menilai kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah mengingat volatilitas harga energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia.
(DESI ANGRIANI)
