JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas ekonom dan praktisi menilai kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 sedang tertekan. Inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, dan pasar kerja berisiko melemah.
Demikian temuan dari survei pandangan ekonomi dan praktisi yang diselenggarakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Dari 85 responden yang merupakan ekonom dan praktisi, 41 responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebanyak 32 responden tidak melihat adanya perbaikan atau penurunan. Sisanya, 12 responden, memandang kondisi saat ini membaik.
Peneliti LPEM FEB UI, Jahen F Rezki, pada publikasi hasil survei di Jakarta, Jumat (13/3/2026), menyatakan, rata-rata respons menunjukkan angka -0,39. Artinya, persepsi cenderung mengarah pada memburuknya atau stagnasi kondisi ekonomi dengan skor kepercayaan tinggi sebesar 7,37 dari 10.
Hasil survei ini masih konsisten dengan persepsi survei sebelumnya pada Oktober dan Maret 2025. Ini berarti setelah tiga survei berturut-turut dalam rentang waktu 18 bulan, responden masih yakin bahwa kondisi ekonomi di Indonesia tidak membaik.
Survei digelar mulai 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform survei daring. Survei bertanya tentang kondisi ekonomi dan sosial mutakhir di Indonesia berikut perkembangan kebijakan, serta membandingkannya dengan periode sebelumnya dan menilai harapan di masa depan.
Sebelumnya, LPEM FEB UI juga menggelar survei pandangan ahli ekonomi pada Maret dan Oktober 2025. Adapun 85 responden pada survei terakhir berasal dari berbagai latar belakang, antara lain akademi, lembaga penelitian, lembaga pemikir, swasta, dan organisasi/lembaga multinasional.
Dari dalam negeri, responden tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi. Di luar negeri, responden tersebar di Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan China.
Sinyal yang mengkhawatirkan. Meningkatnya tekanan inflasi menyebabkan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, yang secara bertahap mengikis daya beli masyarakat Indonesia sehari-hari.
Pada aspek inflasi, lebih dari 50 persen responden menilai inflasi telah meningkat. Sebanyak 27 persen responden melihat inflasi tidak berubah dan 6 persen menganggap sudah mereda.
Rata-rata respons menunjukkan angka +0,71. Ini mencerminkan kecenderungan yang jelas terhadap peningkatan tekanan inflasi pada periode saat ini.
”Sinyal yang mengkhawatirkan. Meningkatnya tekanan inflasi menyebabkan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, yang secara bertahap mengikis daya beli masyarakat Indonesia sehari-hari,” ujar Jahen, Sabtu (14/3/2026), di Jakarta.
Dalam tiga bulan ke depan, mayoritas responden memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dengan sedikit kecenderungan melemah. Sebanyak 42 persen responden menilai pertumbuhan tidak berubah, 33 persen responden memperkirakan memburuk, dan 25 persen melihat peluang membaik.
Dalam tiga bulan mendatang, hampir semua responden memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat. Sebanyak 75 persen responden memprediksi inflasi naik, 21 persen responden melihat inflasi bakal stabil, dan 4 persen responden memperkirakan inflasi turun.
Kenaikan inflasi, merujuk keterangan responden, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan pasar energi. Hal ini memperbesar tekanan harga di dalam negeri.
Mengenai lingkungan bisnis di Indonesia dalam tiga bulan mendatang, 40 responden menyebut situasi tidak akan berubah. Sebanyak 39 responden meyakini lingkungan bisnis akan menurun. Sebanyak 6 responden memperkirakan akan terjadi perbaikan lingkungan bisnis.
Linier dengan situasi ekonomi, inflasi, dan lingkungan bisnis yang diperkirakan tidak baik-baik saja, kondisi pasar kerja juga kurang menggembirakan. Selama triwulan I-2026, 30 responden menganggap pasar kerja tidak berubah dari tiga bulan lalu.
Bahkan, 44 responden menilai keseluruhan kondisi pasar kerja memburuk. Hanya 11 responden memandang situasi pasar kerja telah membaik.
Sementara untuk proyeksi pasar tenaga kerja selama tiga bulan ke depan, 37 responden memperkirakan kondisi akan tetap tidak berubah. Sebanyak 39 responden memperkirakan pasar tenaga kerja menjadi lebih ketat. Sisanya, 9 responden, menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia akan melonggar.
”Melemahnya pasar tenaga kerja biasanya menandakan meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan upah yang lesu. Hal ini memberikan tekanan pada pendapatan rumah tangga di seluruh negeri. Dikombinasikan dengan memburuknya ekonomi dan inflasi yang lebih tinggi, stagflasi mungkin menjadi ancaman nyata bagi perekonomian Indonesia,” kata Jahen.
Direktur XLSmart Merza Fachys, yang ditemui saat sesi buka puasa bersama media di Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam, mengatakan, efek perang di Timur Tengah terhadap industri telekomunikasi Indonesia sejauh ini belum terasa, tetapi sektor lain sudah merasakan dampaknya.
Lingkungan bisnis, ia melanjutkan, bisa memburuk jika eskalasi konflik terus meningkat, terutama melalui kenaikan nilai tukar valuta asing. Investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia secara umum masih sangat bergantung pada mata uang asing.
”Dampaknya bukan hanya pada utang belanja infrastruktur yang berdenominasi dolar AS, tetapi juga pada pembelian perangkat dan infrastruktur jaringan yang sebagian besar masih tergantung impor. Jika kondisi bisnis seperti ini terus berlanjut, ada kekhawatiran situasi bisa berkembang menjadi krisis, seperti yang pernah terjadi pada masa konflik Irak-Iran pada 1980-an hingga krisis ekonomi 1998,” ujar Merza.
Jika terjadi krisis moneter, hampir semua harga akan naik, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga pangan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok.
”Pilihannya sederhana: membeli beras atau membeli pulsa. Yang didahulukan pasti kebutuhan untuk makan. Di situlah industri telekomunikasi mesti terdampak,” ucap Merza.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, pemerintah perlu fokus pada respons APBN untuk menghadapi gejolak geopolitik dan ekonomi global yang terus berlanjut.
Di tengah risiko kenaikan harga minyak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, negara perlu memastikan ketersediaan energi dan dukungan anggaran yang memadai. Harapannya, industri tidak terganggu dan kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
Ketersediaan energi, ia menambahkan, menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha, memperbaiki iklim investasi, dan mencegah tekanan lebih dalam terhadap pasar tenaga kerja, seperti meluasnya angka pengangguran. Untuk itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan efisiensi pada sejumlah program yang menyerap anggaran besar.
