Paradoks Penyiaran: Mengajar Etika di Kelas, Menonton Makian di Layar Kaca

Dalam setiap ruang kelas SMK broadcasting, ada satu mantra yang selalu kita tanamkan kepada siswa televisi adalah ruang publik yang memikul tanggung jawab moral. Kita mengajarkan bahwa sebuah program TV yang sukses bukan sekadar yang meraih rating tinggi, melainkan yang mampu menyeimbangkan peran sebagai "tontonan" yang menghibur dan "tuntunan" yang mengedukasi. Namun, insiden dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV (10/3/2026) menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan penyiaran kita.

Adu argumen yang berujung pada ledakan amuk dan kata-kata kasar dari influencer Permadi Arya (Abu Janda) terhadap pakar hukum Feri Amsari dan mantan Dubes Ikrar Nusa Bhakti bukan sekadar bumbu drama televisi. Ini adalah simbol kegagalan kurasi narasumber dan degradasi etika komunikasi di ruang publik.

Sebagai pendidik, kita mengajarkan siswa tentang pentingnya Research & Development (R&D). Memilih narasumber bukan hanya soal siapa yang paling vokal di media sosial, melainkan siapa yang memiliki kompetensi (otoritas subjek) dan integritas komunikasi.

Ketika sebuah stasiun televisi mempertemukan seorang praktisi hukum tata negara dan mantan diplomat senior dengan seorang influencer yang dikenal kontroversial, produser seharusnya sudah bisa memprediksi arah diskursus. Masalahnya, apakah televisi hari ini memang mencari kedalaman substansi, ataukah mereka sengaja membenturkan narasumber untuk menciptakan "keributan" yang viral?

Jika pilihannya adalah yang kedua, maka televisi sedang melakukan bunuh diri intelektual. Menyandingkan argumen berbasis data sejarah dari Ikrar Nusa Bhakti dengan reaksi emosional yang kasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat penonton.

Dalam kurikulum broadcasting, kita mengajarkan teknik wawancara dan moderasi. Seorang moderator atau host memiliki tugas menjaga suhu diskusi agar tetap dalam koridor etika. Namun, ketika narasumber sampai melontarkan kata-kata kasar dan harus diusir dari studio, hal ini menunjukkan adanya lubang besar dalam standar operasional prosedur penyiaran kita.

Insiden ini mengirimkan pesan yang salah kepada generasi muda, termasuk siswa-siswa broadcasting kita. Pesan seolah-olah mengatakan bahwa "Untuk didengar, Anda boleh berteriak dan jika argumen Anda kalah, Anda boleh mencaci." Ini adalah antitesis dari demokrasi dialogis yang seharusnya dibangun oleh media massa. Edukasi penyiaran menekankan pada public speaking yang elegan, bukan provokasi yang serampangan.

Pernyataan Abu Janda yang mereduksi peran dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia yang secara historis terdokumentasi melalui kontribusi Muhammad Ali Taher bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan distorsi sejarah di ruang publik.

Televisi memiliki fungsi surveillance atau pengawasan terhadap kebenaran informasi. Membiarkan narasumber yang tidak memiliki latar belakang sejarah kuat untuk mendominasi narasi dengan emosi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Siswa broadcasting diajarkan untuk selalu melakukan cross-check data. Lantas, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka jika di level televisi nasional, validitas data dikalahkan oleh arogansi personal?

Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bertindak lebih tegas, bukan sekadar teguran administratif pasca-kejadian. Lebih dari itu, pihak stasiun televisi swasta perlu melakukan evaluasi internal yang mendalam.

Apakah kita masih ingin mempertahankan model bisnis rage-baiting di mana kemarahan narasumber dijual sebagai konten? Jika ya, maka kita sedang menghancurkan masa depan industri ini. Siswa-siswa kami yang saat ini belajar menyusun skrip, mengatur tata cahaya, dan meriset konten berkualitas akan merasa sia-sia jika pada akhirnya industri hanya menghargai narasumber yang pandai memaki.

Kita merindukan era di mana debat televisi adalah panggung adu gagasan yang mencerdaskan. Tempat di mana perbedaan pendapat disambut dengan argumen yang lebih kuat, bukan dengan urat leher yang tegang dan kata-kata kotor.

Sebagai pendidik, saya merasa memiliki beban moral untuk terus mengingatkan. Televisi adalah guru bagi jutaan rakyat Indonesia yang mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi. Jika gurunya memberikan contoh perilaku yang jauh dari nilai-nilai kesantunan dan intelektualitas, maka jangan kaget jika kualitas peradaban kita ikut merosot.

Mari kita kembalikan televisi sebagai medium yang layak menjadi tuntunan. Berhentilah mengejar viralitas dengan mengorbankan kualitas. Sebab, pada akhirnya, kredibilitas adalah mata uang tertinggi dalam dunia penyiaran dan kredibilitas itu tidak bisa dibangun di atas fondasi caci maki.