Wakil Ketua Komisi XII DPR RI asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, Bambang Haryadi, secara tegas mendorong masyarakat untuk proaktif mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar.
Bambang menyoroti maraknya praktik penyelewengan solar bersubsidi yang kerap terjadi di wilayah pinggiran, terutama yang berdekatan dengan area perkebunan dan pertambangan. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih jeli melihat modus-modus kecurangan di lapangan.
“Rata-rata mereka nyolongnya di wilayah-wilayah pinggir tersebut,” tegas Bambang dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (14/3).
Ia membeberkan modus operandi yang sering digunakan oleh oknum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kalau pagi BBM diisi, jam lima sore sudah ditutup, ditulisi: solar habis. Jangan mudah percaya. Perhatikan saja saat malam. Kalau malam mereka matikan CCTV. Lalu tiba-tiba ada mobil masuk, itu biasanya upaya mereka melakukan penyekatan pemindahan dari tangki SPBU ke tempat lain,” jelasnya.
Politisi Gerindra ini juga menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pihak berwajib. Pasalnya, ia menduga masih ada oknum aparat yang justru melindungi praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk turun tangan dan tidak segan melaporkan temuan di lapangan langsung kepadanya.
Bambang secara khusus meminta warga agar berani mendokumentasikan kecurangan dan menyebarkannya di media sosial agar mendapat perhatian publik (viral). Ia memastikan masyarakat tidak perlu takut dengan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kalau ada yang begitu, tolong videokan, tolong viralkan. Jangan takut kena UU ITE. Karena menurut UU ITE, untuk menegakkan keadilan, sekarang diperbolehkan,” paparnya.
Bambang menegaskan bahwa batasan pidana dalam UU ITE sangat jelas.
“Selama itu tidak ada niat jahat atau untuk mengungkap kejahatan, itu tidak masalah. Tapi kalau kita merekam seseorang, mengambil gambar yang tidak bagus terus disebarkan lalu dibuat ancaman pemerasan, itu baru bisa dipidanakan,” tutupnya.
Melalui dorongan ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Jember dan sekitarnya dapat lebih tepat sasaran serta terhindar dari kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
