Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pengadaan berkelanjutan berbasis ekoteologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam webinar bertajuk “Pengadaan Berkelanjutan yang Komprehensif, Berkesinambungan dan Bernilai di Masa Depan”. Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama.
Webinar menghadirkan dua narasumber yaitu Dwi Rahayu Eka Setyowati yang memaparkan kebijakan dan implementasi pengadaan berkelanjutan, serta Mustafa yang menjelaskan konsep Sustainable Public Procurement (SPP) dan penerapannya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait kebijakan serta implementasi pengadaan berkelanjutan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca juga: Genjot Produk Dalam Negeri, Kadin Indonesia Siap Jembatani Dunia Usaha dengan Pemerintah
Kepala Biro Umum Kemenag Aceng Abdul Azis yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan komitmen pejabat pengadaan dalam menjalankan tugas sesuai regulasi. Aceng juga menyoroti pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama diarahkan pada pendekatan ekoteologi, yaitu upaya menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lihat video: Kemenag Tegaskan Tepuk Sakinah Bukan Syarat WajibMelalui kegiatan ini, diharapkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa semakin meningkat serta mampu mendorong penerapan pengadaan yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sekretaris UKPBJ Kemenag Wildan Ramadhian menyampaikan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wildan menekankan pengadaan saat ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Original Article
