JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap menerima konsekuensi jika pemerintah memutuskan memotong gaji pejabat sebagai langkah penghematan negara di tengah gejolak global akibat konflik di Timur Tengah.
Ia menegaskan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto apabila kebijakan tersebut dinilai diperlukan demi kepentingan bangsa.
"Ya, kalau itu menjadi keputusan dan kebaikan untuk bangsa, saya kira semua harus menerima termasuk saya," kata Raja Juli saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Baca juga: Prabowo Ungkit Pakistan Potong Gaji Anggota DPR dan Menteri Imbas Perang AS-Iran
Raja Juli mengatakan, wacana pemotongan gaji pejabat turut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo disebut telah menginstruksikan para menteri koordinator untuk melakukan kajian lebih lanjut.
Kajian tersebut mencakup sejumlah opsi kebijakan penghematan, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara serta penerapan sistem kerja dari mana saja (work from anywhere) selama satu hari dalam sepekan.
"Saya kira nanti para Menko yang terkait akan mengkaji, melakukan studi, hasilnya nanti akan diberikan kepada Pak Presiden," imbuhnya.
Ia kembali menegaskan kesiapannya untuk menerima keputusan apa pun yang nantinya diambil oleh Presiden.
"Saya sebagai pembantu presiden, sebagai menteri akan ikut dan taat kepada keputusan Pak Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Baca juga: Polemik Gaji dan Pesangon Eks Karyawan BUMD Bekasi Tuntas Usai Dimediasi Disnaker
Prabowo menyebut Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
