Rencana pembangunan kilang minyak senilai USD 300 miliar yang digagas Trump dan didukung Reliance India menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Rabu (11/3). Selain itu, polemik impor 105 ribu pikap India untuk Kopdes yang tidak diketahui oleh Menteri Koperasi juga menarik perhatian.
Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Trump Gandeng Perusahaan India, Siap Bangun Kilang Minyak Senilai USD 300 MiliarPresiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bersejarah senilai USD 300 miliar untuk pembangunan kilang minyak baru di Pelabuhan Brownsville, Texas. Proyek ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah AS dan menjadi kilang minyak besar pertama dalam setengah abad terakhir di negara tersebut.
Raksasa energi India, Reliance Industries, dikonfirmasi mendukung kesepakatan ini, dengan perusahaan America First Refining sebagai pelaksana pembangunan.
Proyek kilang ini tidak hanya menyoroti peningkatan investasi asing di sektor energi AS, tetapi juga menandai pembangunan kilang pertama di Teluk Meksiko sejak tahun 1970-an. Secara khusus, fasilitas ini dirancang untuk memproses 100 persen oil shale atau minyak serpih AS, menyoroti fokus pada kemandirian energi dan pemanfaatan sumber daya domestik.
Reliance Industries merupakan konglomerat swasta terbesar di India, dengan kilang Jamnagar miliknya dikenal sebagai yang terbesar di dunia. Sebelumnya, Element Fuels, induk dari America First Refining, telah mengumumkan rencana pembangunan kilang di Brownsville pada tahun 2024 dengan estimasi biaya antara USD 3-4 miliar, yang kini berkembang menjadi proyek berskala masif ini.
Menkop Mengaku Tak Tahu soal Polemik Impor 105 Ribu Pikap India untuk KopdesMenteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan ketidaktahuannya terkait polemik rencana impor 105 ribu unit pikap dari India yang ditujukan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, isu impor tersebut berada dalam lingkup tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana proyek, yang menjalin kerja sama langsung dengan produsen pikap asal India.
Besarnya angka impor mencapai 105 ribu unit menimbulkan pertanyaan serius dari Komisi VI DPR RI. Anggota dewan mengungkapkan kekecewaan karena rencana impor dengan nilai signifikan ini belum pernah diinformasikan sebelumnya kepada Komisi VI maupun kepada kepala desa sebagai calon pengguna. Pertanyaan mengenai sumber dana dan kepentingan di balik impor berskala besar ini menjadi fokus utama.
Ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rapat dengar pendapat menyebabkan penundaan pembahasan. Komisi VI menegaskan perlunya informasi yang jelas dan transparan dari pihak yang bertanggung jawab, mengingat potensi dampak ekonomi dan implikasi kebijakan dari proyek impor kendaraan dalam jumlah masif tersebut.
