Penyesuaian harga pertalite ini dilakukan dengan menghitung besaran alokasi terhadap kompensasi yang diberikan pemerintah.
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghitung ulang harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite setelah Lebaran 2026.
Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini merespons kondisi harga minyak mentah dunia yang melonjak hingga ke angka USD90 an per barel. Bahkan harga tersebut melampaui asumsi makro APBN tahun 2026, di mana harga minyak di level USD70 per barel.
"Kita juga sudah menyampaikan, bahwa untuk pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan I 2026," kata Yuliot dalam konferensi pers Posko Angkutan Lebaran BPH Migas, Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Yuliot mengatakan penyesuaian harga pertalite ini dilakukan dengan menghitung besaran alokasi terhadap kompensasi yang diberikan pemerintah. Sebab kenaikan harga minyak dunia membuat beban kompensasi pemerintah punya porsi yang lebih besar dan pengaruhi kinerja fiskal.
"Jadi nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasinya," lanjutnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM pertalite tetap terjaga di harga Rp10 ribu/liter, setidaknya hingga hari raya Idulfitri mendatang.
Meskipun di tengah konflik yang terjadi di timur tengah yang mengerek harga minyak dunia.
"Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), dan kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang lebaran," kata Bahlil.
Namun demikian, Bahlil mengatakan untuk BBM jenis non subsidi diperkirakan akan tetap mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Naik atau turun harga minyak mentah dunia akan membentuk harga BBM non subsidi di pasar.
"Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran, tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
