EtIndonesia. Di sebuah kereta menuju Xi’an, seorang pramugari yang cantik menatap tajam seorang pria paruh baya berpakaian sederhana seperti buruh bangunan.
“Periksa tiket,” katanya dengan suara keras.
Pria itu panik, meraba-raba seluruh tubuhnya, akhirnya menemukan tiketnya, tetapi ia menggenggamnya erat di telapak tangan.
Pramugari itu tersenyum sinis.
“Ini tiket anak-anak.”
Wajah pria itu memerah. Ia berkata pelan,
“Bukankah harga tiket anak-anak sama dengan harga tiket penyandang disabilitas?”
Pramugari memandangnya dari atas ke bawah.
“Apakah Anda penyandang disabilitas?”
“Saya penyandang disabilitas.”
“Tunjukkan kartu disabilitas Anda.”
Pria itu semakin gugup.
“Saya tidak punya kartu. Saat membeli tiket, petugas juga meminta kartu itu. Karena saya tidak punya, saya terpaksa membeli tiket anak-anak.”
Pramugari mencibir.
“Tanpa kartu, bagaimana membuktikan Anda penyandang disabilitas?”
Tanpa berkata apa-apa, pria itu perlahan melepas sepatunya, lalu menggulung celana. Ia hanya memiliki setengah telapak kaki.
Pramugari melirik sekilas dan berkata dingin,
“Saya mau lihat dokumen resmi, bukan kaki Anda. Harus ada stempel resmi dari dinas terkait.”
Pria itu menjelaskan dengan wajah penuh kesulitan,
“Saya bukan penduduk setempat, jadi tidak bisa mengurus kartu. Saya juga bekerja di proyek swasta. Setelah kecelakaan, bos saya kabur. Saya tidak punya uang untuk menjalani pemeriksaan resmi di rumah sakit…”
Kepala kondektur datang menghampiri. Setelah mendengar penjelasan yang sama, ia hanya bertanya satu hal:
“Di mana kartu Anda?”
Pria itu kembali menunjukkan kakinya.
Namun sang kondektur bahkan tidak melihatnya.
“Kami hanya mengakui dokumen, bukan orangnya. Ada kartu berarti penyandang disabilitas. Tidak ada kartu, Anda harus membayar selisih.”
Pria itu panik. Ia mengeluarkan semua isi sakunya—hanya beberapa lembar uang kecil. Tidak cukup untuk menambah tiket.
Dengan suara bergetar ia berkata,
“Sejak kaki saya tergilas mesin, saya tidak bisa bekerja lagi. Saya bahkan tidak punya uang untuk pulang kampung. Tiket ini pun dibelikan hasil patungan teman-teman sekampung. Tolonglah…”
“Tidak bisa,” jawab kondektur tegas.
Pramugari menyela,
“Suruh saja dia ke depan untuk menyekop batu bara sebagai kerja paksa.”
Kondektur mengangguk.
Saat itulah seorang lelaki tua yang duduk di seberangnya berdiri.
Ia menatap kondektur dan bertanya,
“Apakah Anda seorang pria?”
Kondektur bingung.
“Tentu saja. Apa hubungannya?”
“Kalau begitu, buktikan. Tunjukkan kartu pria Anda.”
Penumpang lain mulai tertawa.
Kondektur tersendat.
“Saya berdiri di sini sebagai pria, apakah itu belum cukup?”
Lelaki tua itu menggeleng.
“Saya seperti Anda—hanya mengakui dokumen, bukan orangnya. Ada kartu pria berarti pria. Tidak ada kartu, berarti bukan.”
Kondektur terdiam.
Pramugari mencoba membela,
“Saya bukan pria. Katakan saja pada saya!”
Lelaki tua itu menunjuknya dan berkata,
“Kalau begitu, Anda bahkan bukan manusia.”
Pramugari marah besar.
“Apa maksud Anda?!”
Dengan tenang lelaki tua itu menjawab,
“Kalau Anda manusia, tunjukkan kartu manusia Anda.”
Kereta kembali dipenuhi tawa.
Namun ada satu orang yang tidak tertawa—pria dengan setengah telapak kaki itu. Air matanya mengalir. Entah karena rasa malu, rasa terharu, atau rasa pahit yang selama ini ia telan.
Antara Aturan dan Nurani
Dari sudut pandang petugas kereta, mereka hanya menjalankan aturan. Tanpa aturan, administrasi bisa kacau. Jika setiap orang membawa alasan pribadi, sistem bisa runtuh. Dan pelaksana aturan pun bisa terkena sanksi jika melanggar.
Namun dari sudut pandang pria itu—apakah kenyataan kehilangan setengah kakinya kalah sah dibanding selembar kertas?
Kartu disabilitas seharusnya dibuat untuk melindungi martabat penyandang disabilitas, agar mereka tidak perlu membuktikan luka mereka di depan umum. Tetapi ketika aturan diterapkan tanpa hati, justru martabat itu kembali terinjak.
Aturan dibuat untuk menyelesaikan masalah.
Namun aturan yang kaku bisa menciptakan masalah baru.
Siapa yang Salah?
Kadang yang terlihat salah bukanlah pelaksana di lapangan. Mereka hanya berada di antara dua tekanan: aturan di atas dan realitas di depan mata.
Masalahnya sering kali ada pada sistem yang tidak sempurna.
Jika aturan tidak memberi ruang kebijaksanaan, maka orang-orang baik pun bisa terpaksa menjadi keras.
Di sinilah pertanyaan moral muncul:
Jika Anda berada di posisi pelaksana, dan aturan jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataan di depan mata—apa yang akan Anda lakukan?
Apakah Anda akan tetap patuh demi keamanan diri?
Ataukah berani mengambil risiko demi keadilan?
Atau mencari jalan lain untuk memperbaiki sistem itu?
Tidak ada jawaban yang mudah.
Namun satu hal pasti:
Hukum tanpa rasa kemanusiaan akan terasa dingin.
Dan kemanusiaan tanpa aturan akan menjadi kacau.
Kebijaksanaan terletak di antara keduanya.
Karena pada akhirnya, selembar dokumen memang penting.
Tetapi di atas segalanya, yang paling penting tetaplah: manusia itu sendiri. (jhon)
