REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pihak Kementerian Luar Negeri RI tengah merancang substitusi bagi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP).Ini menyusul legitimasi dan kelanjutan dewan itu yang kian tak pasti menyusul aksi dua anggotanya, Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan ilegal ke Iran.
“Nah ini sudah diputuskan suspend (agenda BoP). Jadi kalau dilihat di sini, berarti harus disubstitusi ke dalam peran yang lain,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemenlu RI, Muhammad Takdir dalam seminar yang digelar Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, Kamis (12/3/2026).
- BoP Dibekukan, Pasukan TNI Batal ke Gaza?
- Negara Arab Teluk Ini tak akan Normalisasi Hubungan dengan Israel dan Enggan Gabung BoP
- Giliran Kapolri Bela Putusan RI Masuk BoP
Diantara yang didiskusikan di internal Kemenlu adalah pembentukan semacam special envoy alias utusan khusus untuk Palestina. Utusan khusus ini nantinya akan mengordinasikan pendistribusian semua bantuan-bantuan dari Indonesia ke Gaza.
“Langkah ini sebenarnya, tambahan dari peran yang sudah dilakukan Bu Retno sebelumnya yang menunjuk konsul kehormatan di Ramallah, yang diharapkan bisa membantu,” kata Muhammad Takdir.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Kajian ini nantinya akan diserahkan ke menteri luar negeri, kemudian Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan eksekusinya. “Jadi mudah-mudahan kalau ini disampaikan bisa kira-kira memperkuat jalur untuk memberikan peran yang lebih kuat dalam isu ini,” ujarnya.
Muhammad Takdir mengungkapkan, Presiden Prabowo juga membuka saluran-saluran alternatif terkait peran Indonesia membela Palestina. Salah satunya dengan memberi jalan pada mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Selain sebagai makelar perdamaian yang mumpuni, Jusuf Kalla juga diketahui punya koneksi dengan pemimpin politik Hamas.
Ia mengakui, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran adalah dinamika yang menguatkan kritik atas kesertaan Indonesia di BoP. “Secara umum saya kira publik punya pandangan yang mesti kita jadikan salah satu bahan pertimbangan di dalam memperbaiki apa yang mungkin terlihat kurang terima oleh publik secara umum (terkait BoP),” ujarnya.
Ia menekankan, jika ingin menyelesaikan masalah Palestina, pendekatannya juga harus cerdas. “Karena yang dihadapi juga cerdas. Artinya siasatnya itu harus ada tingkatannya yang paling tidak bisa selevel dengan kecerdasan yang kita hadapi.”
Muhammad Takdir mengakui, di permukaan keanggotaan Indonesia di BoP terlihat memiliki banyak kekurangan. Terlebih yang menjadi mitra adalah pihak yang selama ini dipersepsikan tak bisa dipercaya.
Meski begitu, ia juga mengasumsikan bahwa ada hal-hal di balik layar yang belum sepenuhnya disampaikan ke masyarakat dengan berbagai alasan. “Jadi, poinnya adalah, penting bagi publik untuk memilihkan benefit of the doubt kepada pemerintah saat ini,” menurutnya, baik dan buruk BoP masih harus dilihat nanti bagaimana jadinya di masa datang.
