Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus wisata Lebaran 2026, mulai dari distribusi anggaran hingga penyediaan fasilitas darurat di jalan tol.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar telah mulai didistribusikan untuk mendukung kebijakan rekayasa lalu lintas selama masa mudik.
“Hari ini saya sudah cek Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Seluruh uangnya sudah mulai terdistribusi malam ini dan besok selesai semuanya,” kata Dedi usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Kamis (12/3).
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk memberikan kompensasi kepada sopir angkot, pengemudi becak, hingga kusir andong di sejumlah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pengaturan lalu lintas agar arus mudik lebih lancar.
Program tersebut mencakup beberapa wilayah seperti Garut, Cirebon, Subang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Lembang, hingga Kota Bandung.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membebaskan sejumlah jalur wisata dari kepadatan lalu lintas setelah Lebaran. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain jalur Lembang, Puncak, dan Padalarang.
“Bukan hanya arus mudik saja yang dipertimbangkan, tapi juga arus wisata setelah hari raya,” ujarnya.
Langkah lain yang disiapkan adalah penyediaan kendaraan medis di jalan tol untuk mengantisipasi kondisi darurat. Dedi menyebut sebuah mobil operasional Gubernur bermerek Mercy yang sebelumnya tidak digunakan akan dialihfungsikan menjadi ambulans di Tol Cipali.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut terinspirasi dari pengalaman sebelumnya ketika ada pemudik yang melahirkan di pinggir jalan tol.
“Nanti kalau ada yang melahirkan di jalan, bisa ditangani di mobil itu. Jangan lagi melahirkan di pinggir jalan,” katanya.
Dedi juga mengimbau masyarakat untuk menghargai para petugas yang bekerja selama masa mudik, mulai dari aparat keamanan hingga petugas kebersihan.
“Mereka bertugas saat orang lain berkumpul dengan keluarga. Karena itu masyarakat harus menghargai mereka ketika menjalankan tugas,” katanya.
