Bisnis.com, INDRAMAYU — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melibatkan swasta dalam pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak berkapasitas hingga 3 bulan.
Adapun, wacana pembangunan storage tersebut untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama untuk mengantisipasi situasi darurat imbas ketegangan geopolitik.
Baca Juga
- Pertamina dan Essar Group Jajaki Kerja Sama Bangun Storage Minyak di Indonesia
- Bahlil Kantongi Investor untuk Bangun Storage Minyak Berkapasitas 3 Bulan
- Pengamat: Pembangunan Storage Minyak Kapasitas 3 Bulan Perlu Libatkan Swasta
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, proses pembangunan storage itu bakal dilakukan dengan menggandeng swasta. Dengan kata lain, investasi tak hanya melibatkan PT Pertamina (Persero).
"Untuk proses pembangunannya tentu tidak dibatasi hanya oleh Pertamina, tapi juga bisa oleh pelaku-pelaku usaha yang lain," kata Laode di kawasan Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, pembangunan cadangan penyangga energi itu menjadi keniscayaan karena kapasitas yang dimiliki RI hanya cukup untuk stok 23-25 hari saja. Angka tersebut masih jauh dari standar internasional, yakni 90 hari atau 3 bulan.
"Kita sampai saat ini yang tersedia itu [storage] sampai dengan 23 hari, maka kita akan membangun tambahan sampai dengan 90 hari ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Bahlil Lahadalia]," ucap Laode.
Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pembangunan storage berkapasitas 3 bulan itu bakal terbagi di sejumlah daerah. Artinya, storage itu tidak akan berfokus di satu titik saja.
"Untuk storage, bisa di beberapa lokasi. Seperti di Kalimantan, kita sudah tambahkan di Balikpapan. Kemudian, yang di Cilacap, kita usahakan ada penambahan storage juga sehingga kapasitas penyimpanan kita justru menjadi lebih meningkat," kata Yuliot.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ketahanan cadangan BBM, minyak mentah, hingga LPG Indonesia saat ini berada pada level di atas 21 hari. Dia mengklaim jumlah cadangan itu telah memenuhi standar nasional.
Namun, cadangan tersebut hanya berupa cadangan operasional milik badan usaha PT Pertamina (Persero), bukan cadangan penyangga energi nasional yang disimpan untuk dapat digunakan sewaktu-waktu saat terjadi situasi darurat.
Mengakui belum memenuhi standar internasional, Bahlil mengatakan, pembangunan storage berkapasitas 3 bulan menjadi prioritas karena kapasitas penyimpanan nasional saat ini masih terbatas. Mulanya, proyek tersebut direncanakan berlokasi di Sumatra dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini setelah studi kelayakan rampung.
Keterbatasan storage dinilai menjadi persoalan mendasar dalam memperkuat cadangan energi jangka panjang. Tanpa kapasitas penyimpanan yang memadai, impor dalam jumlah besar tidak akan efektif karena keterbatasan ruang penampungan.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut merupakan tantangan struktural yang harus segera dibenahi melalui pembangunan infrastruktur baru. Ini agar Indonesia memiliki bantalan energi yang lebih kuat menghadapi gejolak global. Terlebih, RI masih rutin mengimpor minyak mentah 1 juta barel per hari (bph).
Belakangan, Bahlil mengaku telah mendapat investor untuk membangun storage berkapasitas 90 hari itu. Menurutnya investor itu berasal dari luar negeri, namun bakal berkolaborasi dengan perusahaan asal Indonesia.
Kendati demikian, Bahlil belum bisa membocorkan berapa nilai investasi untuk membangun storage tersebut. Dia hanya memastikan perusahaan asing yang bakal berinvestasi bukan berasal dari Amerika Serikat (AS).





