Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendorong agar pemerintah tetap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Pernyataan ini merespons Kementerian Haji dan Umrah yang mempersiapkan skenario pembatalan ibadah haji tahun ini akibat perang di Timur Tengah.
Meski demikian, Puan menyampaikan pemerintah harus tetap menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi pergerakan perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
"DPR akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal lain yang harus dilakukan untuk tetap memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya akan tetap melaksanakan ibadah hajinya," kata Puan di Gedung DPR, Kamis (12/3).
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan persiapan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini masih berjalan baik. Di samping itu, seluruh biaya layanan ibadah haji telah dibayarkan hampir 100% menggunakan dana calon jemaah haji tahun ini oleh pemerintah.
Irfan mengatakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berasumsi situasi di Timur Tengah membaik bulan depan. Meski demikian, Irfan menegaskan pihaknya tidak bisa berandai-andai terkait lama konflik antara tiga negara tersebut.
Irfan memaparkan tiga skenario yang telah disiapkan pemerintah mengenai pemberangkatan haji di tengah konflik Timur Tengah. Pertama, jemaah haji tetap berangkat di tengah konflik.
Irfan menyampaikan rute udara bagi jemaah akan dialihkan ke jalur yang lebih aman. Salah satu jalur udara yang disiapkan adalah melewati Samudra Hindia sebelum masuk kawasan Afrika Timur dan mengarah ke Mekah.
Perubahan rute akan diikuti dengan jaminan koridor bagi para jemaah dari pihak-pihak yang berkonflik. Irfan berkomitmen untuk mendapatkan status nonkombatan bagi jemaah haji Indonesia dalam skenario tersebut.
Kedua, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan meskipun Pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji. Irfan menjelaskan skenario ini akan memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi.
Negosiasi tersebut diperlukan lantaran pembatalan oleh pemerintah Indonesia berpotensi menghanguskan dana jemaah yang seharusnya berangkat. Walau demikian, Irfan tidak merinci berapa persen uang jemaah yang akan kembali dalam skenario ini.
Ketiga, pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji. Skenario ini memiliki risiko finansial paling rendah lantaran pemerintah Arab Saudi wajib mengembalikan seluruh biaya ibadah haji yang telah dibayarkan secara utuh.
