Jakarta, tvOnenews.com - Badan Anggaran DPR RI mengusulkan sejumlah langkah kebijakan fiskal kepada pemerintah menyusul dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan APBN hingga memicu defisit.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan salah satu usulan yang diajukan adalah menerapkan skema tahun jamak atau multi-years untuk sejumlah program pemerintah yang dinilai belum mendesak.
“Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak (multi-years),” kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Selain itu, Banggar juga mendorong pemerintah memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurut Said, selama ini masih banyak kesalahan dalam distribusi subsidi.
Ia menyebut tingkat exclusion dan inclusion error dalam program subsidi bahkan bisa mencapai 60 hingga 80 persen.
Menurutnya, subsidi bagi kelompok masyarakat menengah tetap perlu dipertahankan.
Namun, subsidi untuk kelompok atas dan sektor industri sebaiknya dihentikan karena dianggap membebani keuangan negara.
“Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi,” ujarnya.
Di sisi lain, Said juga mengusulkan pemerintah memperkuat bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor mikro yang jumlahnya dominan di masyarakat.
“Maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah, yang modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau itu setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu optimistis jika sejumlah usulan tersebut dijalankan, tekanan terhadap APBN dapat dikendalikan dan potensi defisit tidak akan melebar.
“Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi empat item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah,” ujarnya. (rpi/rpi)
