JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan pihaknya terus mempercepat pencatatan dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola yang menyasar berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil hingga komunitas masyarakat pedalaman.
Teguh menjelaskan, Dukcapil tidak hanya menunggu masyarakat datang mengurus administrasi kependudukan. Melalui kerja sama dengan seluruh dinas Dukcapil di daerah, pelayanan aktif dilakukan langsung ke tengah masyarakat.
Baca juga: Dukcapil Akan Siagakan Layanan Piket Saat Libur Lebaran
“Dukcapil bersama seluruh dinas Dukcapil di daerah, ada 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, tidak sekadar menunggu masyarakat datang. Kami melakukan jemput bola ke berbagai tempat,” ujar Teguh, saat ditemui, pada Kamis (12/3/2026).
Pelayanan tersebut dilakukan di berbagai lokasi, seperti sekolah, pusat perbelanjaan, kantor kecamatan, hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Menurut Teguh, petugas Dukcapil juga menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman untuk memastikan tidak ada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.
“Kami datangi daerah-daerah yang infrastrukturnya sulit dijangkau, termasuk suku-suku pedalaman. Kami cari siapa yang belum memiliki dokumen kependudukan,” katanya.
Baca juga: Server Dukcapil Sempat Gangguan, Warga Cijantung Sampai Bolak-balik Urus KTP
Selain itu, pada tahun ini Dukcapil akan memberikan perhatian khusus kepada sekitar 12 provinsi yang tingkat kepemilikan dokumen kependudukannya masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain.
Dukcapil pusat akan turun langsung untuk memperkuat pelayanan di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga tidak mengalami hambatan saat mengakses berbagai layanan publik.
Teguh menegaskan, dokumen kependudukan menjadi dasar dari hampir seluruh layanan pemerintah.
“Dokumen kependudukan adalah basis dari semua layanan publik. Bahkan bukan hanya untuk layanan publik, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan sosial, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas,” ujarnya.
Karena itu, Dukcapil berkomitmen terus memperluas jangkauan pelayanan agar seluruh masyarakat Indonesia tercatat dan memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
