DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025. Rilis data bertajuk ‘Potret Keragaman Wajah Indonesia dalam Satu Data Kependudukan Nasional’ tersebut digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
“DKB adalah satu-satunya referensi tunggal bagi seluruh instansi. Dengan data ini, pelayanan publik menjadi lebih akurat, perencanaan pembangunan lebih tepat, dan penyaluran bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujar Teguh.
Baca juga : Dukcapil Sebut 5,5 Juta Penduduk Indonesia Bercerai pada 2025
Teguh menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi basis data yang dimanfaatkan bagi sektor perbankan, BPJS Kesehatan, hingga lembaga swasta lainnya. Integrasi NIK memungkinkan validasi identitas nasabah atau pengguna layanan berlangsung lebih cepat dan aman.
Selain urusan administratif, data Dukcapil juga memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Melalui integrasi biometrik, Polri dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melacak identitas pelaku kejahatan dengan akurasi tinggi.
“Data NIK by name by address juga membantu Kementerian Keuangan menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) secara adil berdasarkan jumlah penduduk terbaru di setiap daerah,” tambahnya.
Baca juga : Kemendagri: Jumlah Penduduk Indonesia 2025 Mencapai 288,315 Juta, Laki-Laki Lebih Banyak
Teguh mengatakan salah satu terobosan penting adalah penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem ini memastikan subsidi energi hingga bantuan pangan diberikan kepada warga yang tervalidasi secara digital, guna meminimalisir salah sasaran.
Di sektor politik, DKB berperan vital sebagai dasar penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Hal ini menjamin daftar pemilih tetap dalam pemilu mendatang lebih akurat dan minim data ganda.
“Potret keragaman bangsa ini bukan sekadar statistik, tetapi pengakuan resmi atas eksistensi setiap komunitas dalam pembangunan nasional. Dengan data valid, kita pastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran dan setiap layanan publik menjangkau masyarakat secara adil,” kata Teguh.
Adminduk Berjalan MaksimalLebih lanjut, Teguh memastikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tetap berjalan maksimal. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi untuk menyiagakan petugas piket guna melayani kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi warga yang membutuhkan dokumen kependudukan secara darurat, seperti penggantian KTP yang hilang atau keperluan administrasi rumah sakit dan BPJS Kesehatan selama masa liburan.
“Kami sudah meminta jajaran Dinas Dukcapil standby. Sifatnya ada piket selama cuti bersama atau Lebaran nanti. Ini bukan hal baru, setiap momen besar seperti Idul Fitri, Natal, hingga Pemilu, petugas kami selalu ada yang siaga,” ujar Teguh.
Selain kesiagaan di masa libur, Teguh menegaskan komitmen institusinya untuk terus melakukan aksi jemput bola. Petugas Dukcapil tidak lagi sekadar menunggu di kantor, melainkan menyisir area publik seperti sekolah, pusat perbelanjaan, hingga menjangkau suku pedalaman dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tahun ini, Dukcapil memprioritaskan intervensi di 12 provinsi yang cakupan layanan Adminduknya masih rendah, terutama di wilayah timur Indonesia dan daerah kepulauan yang terkendala infrastruktur.
“Dokumen kependudukan adalah basis dari semua layanan publik, perencanaan pembangunan, hingga penegakan hukum. Kami akan terjun langsung ke remote area untuk memastikan seluruh warga negara memiliki dokumen resmi agar akses mereka terhadap layanan publik tidak terganggu,” katanya.
Pungutan LiarDalam kesempatan tersebut, Teguh juga memberikan peringatan terkait pungutan liar. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.
“Layanan Adminduk itu gratis. Tidak ada biaya apa pun. Jika ada oknum yang meminta uang, pastikan lapor kepada kami atau Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Teguh.
Jumlah Penduduk MeningkatDalam kesempatan tersebut, Teguh juga memaparkan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025 mencapai 288.315.089 jiwa, meningkat 1.621.396 jiwa dibanding Semester I Tahun 2025. Rinciannya terdiri dari 145.498.092 laki-laki dan 142.816.997 perempuan.
“Rasio ini menunjukkan sedikit kelebihan jumlah laki-laki, namun masih dalam batas normal secara demografi. Pemerintah biasanya memperhatikan rasio ini untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” kata Teguh.
Teguh menjelaskan sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 55,55%, disusul Sumatera 21,88%, sementara wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki proporsi lebih kecil.
Adapun, tiga provinsi dengan populasi terbesar adalah Jawa Barat (52,2 juta jiwa), Jawa Timur (42,2 juta jiwa), dan Jawa Tengah (38,6 juta jiwa). Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah timur, yakni Papua Barat (588 ribu jiwa), Papua Selatan (588 ribu jiwa), dan Papua Barat Daya (632 ribu jiwa).
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor kembali mengukuhkan posisinya sebagai wilayah terpadat dengan populasi hampir menyentuh angka 6 juta jiwa. Angka ini jauh melampaui Kabupaten Bandung (3,9 juta jiwa) dan Kabupaten Tangerang (3,5 juta jiwa). Sementara itu, Kabupaten Supiori di Papua tercatat sebagai wilayah dengan penduduk paling sedikit, yakni hanya 29 ribu jiwa.
Teguh juga menyoroti tingginya mobilitas penduduk Indonesia yang diibaratkan seperti arus sungai yang terus mengalir. Perpindahan penduduk paling dinamis tercatat terjadi di Kabupaten Bogor (133 ribu), Kabupaten Bekasi (104 ribu), Kabupaten Bandung (96 ribu), Kabupaten Tangerang (87 ribu), dan Kota Batam (80 ribu).
“Data ini menunjukkan betapa mobilitas masyarakat menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa, seperti arus sungai yang terus mengalir dari satu daerah ke daerah lain,” ujarnya.
Selain itu, persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47%, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebesar 211.826.747 jiwa. Menurut Teguh, tingginya persentase perekaman berarti data demografi semakin mendekati kondisi riil, sehingga lebih akurat untuk perencanaan pembangunan, statistik, dan kebijakan publik.
“Selisih sekitar 2,53% atau ±5,3 juta jiwa, menggambarkan kelompok yang belum terjangkau, bisa karena faktor geografis atau kesadaran kita semua yang juga perlu ditingkatkan. Dukcapil terus mengupayakan layanan jemput bola untuk mengakselerasi angka perekaman yang tinggi dan memastikan mayoritas warga bisa mengakses layanan publik berbasis NIK, sehingga memperkuat prinsip ‘no one left behind’,” jelasnya. (Faj) (Adv)
