Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim sejumlah negara berminat membeli pupuk urea Indonesia di tengah konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, dengan harga berapa pun demi menjaga ketahanan pangan mereka.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lonjakan minat tersebut menjadi peluang bagi industri pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sebelumnya tengah berupaya merevitalisasi sejumlah pabrik lama.
Sudaryono menyebut, di tengah kondisi global yang tidak menentu, permintaan pupuk urea dari berbagai negara justru meningkat tajam. Menurutnya, banyak negara kini mencari pasokan dari Indonesia karena produksi urea nasional termasuk yang terbesar di dunia.
“Gara-gara perang ini itu hampir banyak negara itu menginginkan urea, jadi banyak negara itu kemudian ingin impor urea banyak dari tempat kita. Nah kita diminta untuk ekspor banyak urea ke ke negara banyak, banyak negara minta, at any cost, at any price dari urea, sehingga ini jadi opportunity,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Sudaryono menilai situasi tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk kembali mengoptimalkan pabrik pupuk lama yang sebelumnya direncanakan dihentikan operasinya secara bertahap.
“Yang tadinya pabrik kita yang tua, yang tadinya istilahnya kita pelan-pelan, kita suntik mati, kita mau ganti sementara ini kita bisa produksi lagi karena biaya dan harga berapa pun banyak negara meminta. Ini satu kesempatan malah di tengah krisis ini, industri pupuk kita insyaallah ada geliatnya gitu,” tuturnya.
Baca Juga
- Gapki Wanti-Wanti Lonjakan Biaya Logistik Tekan Ekspor CPO RI
- Rancangan Peraturan Bea Keluar Ekspor Batu Bara dalam Finalisasi
- Konflik Timteng, Pengusaha Sawit Teriak Biaya Logistik Naik & Ekspor Turun
Di sisi lain, pemerintah memastikan peningkatan ekspor tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk dalam negeri. Dia menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan domestik.
Adapun, sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk urea dari Indonesia, salah satunya Australia.
Di sisi lain, Sudaryono menambahkan bahwa bahan baku untuk membuat pupuk juga terbilang aman. Hal ini lantaran pasokannya yang diperoleh bukan hanya dari Selat Hormuz.
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga tujuh bulan ke depan di tengah konflik di kawasan Selat Hormuz.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.
“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).
Dia menjelaskan Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor. Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini.
Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.
“Jadi secara operasional, alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan 6–7 bulan ke depan. Jadi kami bisa katakan masih aman,” ucapnya.
Namun, bahan baku pupuk lainnya yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi konflik di Timur Tengah adalah sulfur (S) yang berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Meski begitu, sumber pasokan sulfur (S) bagi Pupuk Indonesia juga tersedia dari negara lain, seperti Kanada, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diantisipasi.
Meski begitu, Pupuk Indonesia juga mewanti-wanti potensi kenaikan biaya logistik yang dapat terjadi akibat konflik geopolitik tersebut, terutama jika berdampak terhadap harga minyak dunia.
“Karena freight kita itu kan kaitannya juga berkorelasi positif seiring dengan potensi kenaikan biaya minyak dunia. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan biaya kenaikan freight,” pungkasnya.
