Konflik Iran - Israel dan AS berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang memasok 20 persen suplai minyak mentah dunia. Bagi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno dinamika geopolitik ini menegaskan kembali urgensi ketahanan energi sekaligus mengakhiri ketergantungan Indonesia dari sumber energi impor.
"Di banyak kesempatan saya sampaikan bahwa urgensi ketahanan energi sama pentingnya dengan mewujudkan ketahanan nasional," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
"Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan adalah bukti Indonesia harus segera mengakhiri ketergantungan terhadap suplai energi dari sumber impor dan memperkuat infrastruktur energi di dalam negeri," imbuhnya.
Hal ini disampaikan Eddy saat menyampaikan kuliah umum dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus di kampus ke 46 yakni Universitas Kristen Petra Surabaya. Acara dihadiri Rektor, jajaran Wakil Rektor dan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.
Salah satu upaya mengakhiri ketergantungan energi adalah dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan dengan berbasis sumber-sumber dalam negeri.
"Indonesia kaya dengan berbagai sumber energi terbarukan mulai dari sinar matahari, 'hydro', geotherma hingga angin. Potensinya mencapai 3.600 GW," jelas Eddy.
"Tapi pemanfaatan energi terbarukan masih belum signifikan karena antara lain kendala teknologi, sumber daya manusia, pendanaan dan juga keandalan grid. Ini yang harus terus dibenahi," lanjutnya.
Sebagai upaya mempercepat transisi energi, Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang jelas, transparan dan terkoordinasi.
"Kita harus hindari jebakan regulasi yang terlalu banyak (over regulated) tapi tidak terkoordinasi (under coordinated). Membangun infrastruktur energi yang handal adalah kerja besar dan membutuhkan sinergi lintas kelembagaan," tegasnya.
Dalam upaya tersebut, Eddy menegaskan legislatif dalam hal ini MPR dan DPR juga mendukung percepatan transisi energi dengan berbagai regulasi yang saat ini sedang dibahas.
"Saat ini kami sedang membahas finalisasi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Selain itu juga Revisi RUU Migas dan RUU Kelistrikan," ungkap Eddy.
"Saya juga terus mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim segera disahkan sebagai upaya antisipasi kita menghadapi krisis iklim, sekaligus menegaskan urgensi energi terbarukan. Saat ini sudah masuk di Prolegnas 2026 dan semoga bisa segera dipercepat pembahasannya," tutup Waketum PAN ini.
Lihat juga Video 'Kapal Thailand Ditembak Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz':
(anl/ega)
