Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) mengabarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar serius menangani arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026.
KDM mengatakan, pemerintah memfokuskan agar beberapa titik arus lalu lintas di Jabar lancar dan tidak mengalami hambatan saat arus mudik dan arus balik Lebaran.
Kata KDM, salah satu cara menghindari hambatan tersebut dengan memberikan kompensasi. Anggaran ini menyasar kepada angkutan umum, mulai dari sopir angkot, andong, hingga tukang becak.
Proses pengguyuran anggaran dari Pemprov Jabar kepada angkutan umum berlangsung dari Kamis, 12 Maret 2026 malam hari WIB.
"Saya sudah cek kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Seluruh uangnya sudah terdistribusi malam ini dan besok selesai semuanya," ungkap KDM setelah apel Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Kamis (12/3/2026).
Total anggaran yang diguyur sebesar Rp6,9 miliar. KDM mengatakan, hal itu menyasar kepada sekitar tiga ribu orang.
Ribuan angkutan umum yang mendapat kompensasi di Jabar, tersebar dari Garut, Cirebon, Bogor, Subang, Cianjur, Padalarang, Lembang hingga Kota Bandung.
KDM Liburkan Angkutan Umum di Jalur Wisata saat Mudik Lebaran 2026- Antara
KDM menegaskan, mereka yang menerima kompensasi untuk meliburkan diri tidak hanya beroperasi di jalur mudik. Angkutan umum di jalur wisata juga mendapat manfaatnya.
KDM menuturkan penerima kompensasi yang diliburkan di jalur wisata, mulai dari yang beroperasi di jalur Lembang, Bandung Barat, Puncak Bogor, hingga Padalarang.
"Itu menjadi bagian dari jalur yang kita bebaskan," tegasnya.
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku sebelum Lebaran, tetapi juga setelah Hari Raya Idul Fitri. Hal ini mengingat ada jadwal arus balik yang menjadi rawan kemacetan di Jabar.
"Bukan hanya arus mudik saja jadi pertimbangan, akan tetapi juga pada arus wisata setelah hari raya," jelasnya.
KDM menambahkan, Pemprov Jabar membuat langkah lainnya berupa penyediaan kendaraan medis. Nantinya akan tersebar di jalan tol sebagai antisipasi kondisi darurat.
Ia menyampaikan alasan adanya kebijakan pelayanan kendaraan medis. Hal ini berasal dari pengalaman mudik tahun lalu di mana pemudik yang hamil tiba-tiba melahirkan di pinggir jalan.
