Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50 dinilai belum bisa segera direalisasikan. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari regulasi, kesiapan teknologi, hingga kapasitas produksi industri biodiesel nasional.
Meski target implementasi B50 pada semester II-2026 sudah disampaikan pemerintah, namun Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan menyebut kebijakan itu belum bisa langsung diberlakukan tanpa adanya penyesuaian aturan.
"Apakah (B50) bisa langsung implementasi? Ya kalau menurut kami di Aprobi, pengalaman kami, tidak, karena Kementerian ESDM juga harus mengubah Permen ESDM-nya bahkan Kepmen-nya untuk alokasi kuantiti dan sebagainya," kata Ernest dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Selain faktor regulasi, kesiapan teknis juga masih diuji oleh pemerintah. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan uji jalan atau road test guna memastikan penggunaan B50 aman bagi kendaraan.
Ernest menjelaskan, jarak uji jalan tersebut baru mencapai sekitar 30.000 kilometer. Sementara itu, pengujian minimal yang dibutuhkan sebelum kebijakan diambil adalah 50.000 kilometer.
Aprobi pun mengingatkan agar keputusan implementasi B50 dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor pangan yang berpotensi terdampak. Meski demikian, asosiasi produsen biofuel itu menegaskan tetap mendukung arah kebijakan peningkatan bauran biodiesel.
Di sisi kebutuhan energi, konsumsi solar nasional saat ini diperkirakan berada di kisaran 39 juta hingga 39,5 juta kiloliter per tahun. Jika program B50 dijalankan, kebutuhan biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 19,5 juta kiloliter.
Namun dari sisi pasokan, industri biodiesel dinilai masih belum sepenuhnya siap.
"Jadi terus terang kalau ditanya B50, kami internal Aprobi ini tidak melibatkan stok pangan. Kami masih kekurangan dengan kapasitas terpasang sekarang 22 juta (kiloliter), dengan kapasitas produksi sekitar 80% ada 17,6 (kiloliter) itu, kita masih kurang sekitar 2 juta (kiloliter)," ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Aprobi menilai diperlukan tambahan investasi agar kapasitas produksi biodiesel bisa meningkat setidaknya sekitar 2 juta kiloliter. Tambahan kapasitas ini dinilai penting agar implementasi B50 dapat berjalan stabil dalam jangka panjang.
Persoalan lain yang juga disorot adalah kesiapan infrastruktur distribusi bahan bakar. Menurut Ernest, keberhasilan program B50 tidak hanya bergantung pada industri produsen biodiesel, tetapi juga kesiapan fasilitas penyimpanan milik badan usaha penyalur BBM.
"Karena dari sisi kami, Aprobi, mungkin sanggup tapi di sisi Pertamina apakah mereka punya tangki cukup untuk memisahkan antara B40 dengan B50, karena yang bisa jalan itu hanya yang otomotif," ucap dia.
Ernest mengatakan, keterbatasan sarana penyimpanan membuat pemisahan distribusi biodiesel untuk kebutuhan otomotif dan industri masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.
Di sisi lain, implementasi program B40 pada 2025 dinilai berjalan cukup baik. Dari total alokasi distribusi domestik sebesar 15,6 juta kiloliter, realisasinya mencapai sekitar 14,9 juta kiloliter.
Untuk 2026, alokasi biodiesel diperkirakan tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya, yakni sekitar 15,6 juta kiloliter dengan tambahan sekitar 30.000 kiloliter. Aprobi juga mencatat adanya satu anggota baru di industri biodiesel, sehingga kapasitas terpasang nasional kini mencapai sekitar 22 juta kiloliter.
Meski demikian, Ernest mengingatkan produksi riil industri biasanya hanya mencapai sekitar 80% dari kapasitas terpasang. Artinya, kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini diperkirakan maksimal berada di kisaran 17,6 juta kiloliter.
(dce) Add as a preferred
source on Google
