MAKASSAR, FAJAR–Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) alias USD terus melemah. Ini membawa konsekuensi serius bagi Sulsel.
Situasi ini disebabkan banyak faktor. Melemahnya ekspor jadi salah satu. Termasuk dampak perang di beberapa negara. Ada Rusia-Ukraina, dan terbaru AS-Israel vs Iran. Secara regional, pelemahan mata uang akan membawa dampak bagi pergerakan ekonomi.
“Pelemahan rupiah menjadi Rp17.000 per 1 USD dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi Sulsel,” ujar dosen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Fajar (Unifa), Rosnaini Daga, kemarin.
Pertama, biaya produksi meningkat. Bagi pelaku usaha Sulsel, impor akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi karena harus membayar lebih tinggi biaya untuk membeli bahan baku. Transaksi dalam pasar global menggunakan USD, sehingga pengeluaran akan membesar.
Kedua, naiknya USD akan membuat inflasi meningkat. Nilai tukar rupiah yang melemah, akan beririsan dengan kenaikan harga barang. Kenaikan ini yang dapat memicu inflasi.
“Apalagi jelang Hari Raya Idulfitri. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun,” sambung mantan Direkrtur Program Pascasarjana (PPs) Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) Nitro Makassar itu.
Ketiga, akibat USD terlalu perkara, investasi akan menurun di Sulsel. Kenaikan nilai tukar USD terhadap rupiah dapat membuat investor asing kurang tertarik untuk berinvestasi di Sulsel, karena nilai investasi mereka akan menurun.
“Selain itu, utang luar negeri dapat meningkat. Perusahaan di Sulsel yang memiliki utang luar negeri akan menghadapi biaya pembayaran utang yang lebih tinggi karena nilai tukar rupiah yang melemah,” papar Rosnaini.
Pelemahan nilai rupiah juga imbas tekanan kenaikan harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik di kawasan Teluk. Penguatan USD terjadi di tengah tingginya kebutuhan dolar dalam negeri yang masih menjadi faktor utama pergerakan kurs.
Tembus Rp18.000
Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui memprediksi kurs rupiah dapat menyentuh Rp18.000 per dolar AS pada April 2026. Hal ini jika tekanan global terus berlanjut.
Pelemahan rupiah dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Teluk yang berdampak pada rantai pasok energi global.
“Ketika terjadi gangguan di jalur distribusi minyak seperti di Hormuz, harga BBM akan naik. Jika harga BBM naik, otomatis subsidi pemerintah meningkat dan itu menekan nilai rupiah,” ujar Sutardjo.
Tingginya kebutuhan dolar di dalam negeri juga menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Kebutuhan tersebut antara lain untuk impor barang, pembayaran utang luar negeri, serta pembiayaan subsidi energi.
“Indonesia memiliki kebutuhan dolar yang besar. Kita masih banyak impor, termasuk kendaraan dan berbagai kebutuhan industri. Selain itu, pembayaran bunga utang juga menggunakan dolar,” jelasnya.
Meski demikian, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Dalam jangka pendek, nilai tukar yang lebih lemah justru dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.
“Kalau rupiah melemah, produk ekspor kita menjadi lebih murah di pasar internasional. Itu bisa menguntungkan daerah yang memiliki banyak komoditas ekspor,” katanya.
Hanya saja, pelemahan rupiah dalam jangka panjang tetap berisiko terhadap stabilitas ekonomi. Kalau terlalu lama, tentu berbahaya karena menciptakan instabilitas ekonomi. “Jadi harus tetap dijaga keseimbangannya,” ujarnya.
Sutardjo menepis pelemahan rupiah saat ini menandakan Indonesia berada di ambang krisis seperti 1998. Kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda karena struktur ekspor Indonesia sudah jauh lebih kuat, terutama dari komoditas seperti nikel dan berbagai produk pertanian.
“Sekarang ekspor kita jauh lebih besar dibandingkan dulu. Banyak komoditas yang bisa dijual ke luar negeri. Jadi tidak tepat kalau langsung menyimpulkan Indonesia menuju krisis,” jelasnya.
Saat bersamaan, pemerintah perlu menekan impor serta memperkuat ekspor untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu, konsumsi energi yang tinggi juga perlu dikendalikan karena impor bahan bakar masih besar.
Kalau impor dikurangi dan ekspor diperkuat, neraca pembayaran akan membaik dan rupiah bisa lebih kuat. Kebijakan subsidi energi perlu lebih tepat sasaran agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
“Subsidi seharusnya benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika tidak tepat sasaran, itu justru menjadi beban besar bagi APBN,” ulasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan akan lebih mudah bagi dirinya untuk mengendalikan rupiah selama fondasi ekonomi bagus.
“Selama fondasi ekonomi kita bagus, mengendalikan rupiah lebih gampang dibanding kalau ekonomi lagi berantakan,” ujar Purbaya
Saat ditanya strategi untuk menekan harga rupiah, Purbaya menyebut kekompakan pemerintah membuat mereka lebih mudah mengendalikan gejolak pasar dunia.
“Kalau kita memastikan perkembangan ekonomi bagus, uang di sistem cukup, dan BI mungkin monitor keadaan nilai tukar seperti apa. Jadi, kerjas ama yang enak antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” jelasnya.
“Dan kalau kompak seperti ini, enggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia,” imbuhnya. (edo/zuk)
