Luluh lantak secara fisik akibat peperangan memang menghancurkan wilayah yang tengah bertikai. Namun, tatkala konflik tersebut melibatkan sejumlah negara pemilik sumber daya energi minyak bumi maka dampak negatifnya akan menyebar luas ke negara-negara lainnya yang tidak terlibat peperangan tersebut.
Ekses negatifnya akan membenani keuangan negara importir minyak bumi dan juga dapat berdampak hingga ke level rumah tangga negara importir. Indonesia, sebagai negara net importer minyak bumi berpotensi besar terimbas dampak buruk konflik tersebut.
Konflik bersenjata di Timur Tengah yang pecah akhir Februari lalu masih menyisakan ketidakpastian berkepanjangan. Salah satunya terindikasi dari harga minyak dunia yang terus berfluktuasi. Harga minyak jenis Brent, misalnya, kembali di kisaran 100 dolar AS per barel setelah beberapa hari lalu mencapai kisaran 106 dolar AS dan sempat turun ke level 80-an dolar AS. Fluktuasi harga minyak dunia ini terkesan sulit dikendalikan pascaserangan AS-Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Harga minyak sempat melambung hingga menembus 116.66 dolar AS per barel pada 9 Maret 2026 pukul 11.00. Hampir menembus angka yang sama saat konflik Rusia-Ukraina memuncak pada 2022 lalu. Meskipun, secara rata-rata harga Brent sepanjang 9 Maret tersebut tak menyentuh angka 100 dollar AS per hari. Bahkan, sempat menurun cukup drastis di hari berikutnya.
Sayangnya, kelegaan itu tak berlangsung lama. Seiring tensi ketegangan yang kembali memanas, harga minyak kembali melampaui angka 100 dolar AS per barel pada 12 Maret 2026. Sudah jauh melampaui target ICP pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2026 yakni 70 dolar AS per barel.
Gonjang-ganjing dunia itu pun turut berisiko mengoyak kantong keuangan masing-masing rumah tangga. Sebab, Timur Tengah menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia. Penutupan Selat Hormuz sebagai balasan dari Iran pun mengacaukan harga energi dunia.
Ini bukan hal sepele, sebab minyak menjadi bahan bakar utama dalam berbagai lini penunjang kehidupan manusia. Misalnya dari kebutuhan paling dasar manusia yakni makanan, nyaris sulit tersedia jika tak ada peran bahan bakar di dalamnya. Bayangkan saja, berapa lama proses menanam padi jika traktor tak berfungsi akibat tak ada bahan bakar? Bagaimana mungkin daging sapi dari NTT dan kentang dari Dieng bisa sampai ke meja makan di Jakarta jika tanpa peran BBM? Belum lagi, pupuk juga terhambat akibat perang itu.
Perjalanan ke sekolah maupun tempat kerja pun tak akan mulus tanpa peran komoditas minyak itu. Pun kemajuan teknologi yang kini membuat segala aspek kehidupan manusia bergantung pada elektrifikasi menjadi tak berarti jika tak ada energi pembangkitnya. Kendaraan dengan berbagai fungsi hingga kemewahannya hanya akan terparkir di bagasi jika bahan bakar minyak (BBM) tak ada atau mahal harganya. Begitu pun halnya dengan mesin-mesin industri yang terancam berhenti berputar jika harga energi kian melambung.
Lantas, apa kaitannya dengan kantong rumah tangga? Tentu sudah terbayangkan betapa mahalnya harga-harga kebutuhan rumah tangga akibat situasi tersebut. Mulai dari beras, sawi, sabun, hingga tarif transportasi umum. Semuanya tergambar dari angka inflasi yang kian melambung.
Hal serupa pernah melanda Indonesia pascaketegangan Rusia-Ukraina memuncak sejak Februari 2022 lalu. Tingkat inflasi yang masih terjaga di ambang batas 2-4 persen pada saat itu, tiba-tiba meleset dari target pada Juni 2022 di angka 4,35 persen. Konflik yang tak kunjung surut membuat tingkat inflasi melambung hingga 5,95 persen pada September 2022, tertinggi sejak 2015. Tingkat harga baru berhasil ditekan sekitar satu setengah tahun pascaperang memuncak.
Semuanya terjadi lantaran Indonesia masih menjadi net importer minyak bumi berikut produk turunannya. Produksi minyak dalam negeri hanya mampu mencukupi sekitar separuh kebutuhan nasional. Alhasil, impor menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi permintaan domestik.
Bukan mustahil, jika eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah saat ini tak segera terbendung, situasi yang sama akan kembali terjadi. Apalagi, sebelum perang memuncak pun tingkat harga di Tanah Air sudah menunjukkan pergerakan ke atas. Januari 2026 lalu, misalnya, tingkat inflasi tercatat 3,55 persen. Kembali meleset dari target pemerintah yang sudah diturunkan menjadi 1,5-3,5 persen. Alih-alih menurun, justru angkanya kian merangkak naik di Februari lalu menjadi 4,76 persen.
Ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu faktor pendorongnya. Berawal dari kepanikan elit global yang berbondong-bondong memindahkan asetnya ke dalam bentuk emas. Alhasil, masyarakat pun terdorong untuk turut menghimpun emas. Karenanya, emas menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di tahun ini.
Pada saat bersamaan, harga kebutuhan pangan juga meningkat akibat cuaca ekstrem yang menggangu siklus tanam dan produksi. Padahal, awal tahun ini terselenggara sejumlah perayaan hari besar keagamaan, mulai dari Imlek, Ramadhan, Lebaran, hingga Paskah. Permintaan meningkat dikala stok tak menentu sehingga berujung pada melonjaknya harga-harga. Rumah tangga pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hariannya.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka berpotensi besar akan menggerus optimisme masyarakat sebagai konsumen. Apalagi, berbagai gejalanya juga mulai tampak di awal tahun ini. Tergambar dari angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara keseluruhan yang turun dari angka 127 pada Januari 2026 menjadi 125,2 pada Februari kemarin. Padahal, temuan dari survei yang dilakukan Bank Indonesia itu menunjukkan, capaian pada Januari lalu merupakan yang tertinggi sepanjang setahun terakhir.
Di sisi lainnya, jika hanya melihat kondisi ekonomi saat ini (IKE) keyakinan konsumen justru tengah meningkat dari skor 115,1 pada Januari menjadi 115,9 pada Februari. Meskipun hanya naik tipis memang, tetapi merupakan capaian tertinggi pula sepanjang setahun terakhir.
Lantas, jika indeks keyakinan saat ini naik, apa yang membuat keyakinan konsumen secara umum (IKK) justru melambat? Salah satunya akibat bayangan masyarakat terhadap ekonomi beberapa waktu mendatang. Januari lalu, optimisme konsumen akan ekonomi enam bulan mendatang masih tercatat di angka 138,8. Namun, merosot cukup dalam menjadi 134,4 pada Februari 2026. Pola serupa juga terjadi ketika konflik Rusia-Ukraina pada empat tahun silam. Beruntungnya, tingkat keyakinan konsumen dapat kembali naik beberapa bulan kemudian.
Harapannya, pola penurunan optimisme demikian tidak berkepanjangan pada saat ini. Pasalnya, belum lama situasi tersebut melanda Negeri ini. Tepatnya tahun lalu ketika dinamika domestik menyelimuti di tengah masa transisi pemerintahan. Menumpuknya kekecewaan atas berbagai kebijakan dan program yang dinilai tak menjawab kebutuhan masyarakat membuat kegalauan ekonomi masyarakat memuncak. Gelembung kekecewaan pun pecah dalam bentuk gelombang demonstrasi di berbagai penjuru Negeri.
Tentu saja hal serupa tak diharapkan terjadi kembali. Karenanya, perlu langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Langkah pemerintah dalam meyakinkan publik bahwa harga BBM tak akan naik hingga Lebaran pun perlu mendapat apresiasi. Setidaknya, memberi sedikit kelegaan di tengah euforia masyarakat merayakan Lebaran dan berkumpul dengan sanak familinya.
Namun, jika gelombang perang tak terbendung, mau tidak mau Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka harus siap dengan berbagai kemungkinannya. Salah langkah sedikit pun dapat berdampak pada kerugian yang lebih besar di masa kini dan mendatang. Sebab, tekanan saat ini lebih besar, yakni situasi eksternal yang masih diselimuti ketidakpastian. Alokasi berbagai sumber daya negara, terutama kekuatan fiskal, perlu dialokasikan sebagaimana mestinya untuk menghadapi ekonomi global yang terus bergejolak. Masyarakat pun perlu beradaptasi dengan cara lebih bijak dalam mengalokasikan keuangannya. (Litbang Kompas)
